Masalah Galian C Terabaikan, Sejumlah Massa Geruduk DPRD Garut

Kamis, 03 Oktober 2019 22:52 Dedi Sofwan Parlemen

Masalah Galian C Terabaikan, Sejumlah Massa Geruduk DPRD Garut

 

Koropak.co.id - Komisi I DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi Paguyuban Pembela Rakyat Leles (Paralel), Rabu (2/10/2019). Dalam audiensi tersebut ada dua poin yang disampaikan oleh Paralel, yakni masalah sering timbulnya banjir akibat pendirian PT Chang Shin dan galian C yang dilakukan oleh CV Cahya Priangan.

Ketua Paralel, Nandang Sudrajat mengatakan khusus masalah galian C yang dilakukan oleh CV Cahya Priangan di lokasi blok Gulangur Kaki Gunung Gede agar segera ditutup, sebab jika tidak segera dihentikan, galian C tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan longsor di musim penghujan.

"Pada awalnya pihak CV Cahya Priangan membeli tanah warga dan meminta izin kepada warga bahwa tanah yang dibeli, diperuntukan untuk wisata outdoor tetapi nyatanya bukan tempat wisata melainkan dijadikan galian pasir. Kami akan menuntut Bupati Garut karena melakukan peresmian akses jalan pada tahun 2016 yang ternyata difungsikan untuk jalan kendaraan berat seperti beko dan truk untuk mengangkut pasir ke galian C tersebut," ujarnya.

 

 

Koropak.co.id - Masalah Galian C Terabaikan, Sejumlah Massa Geruduk DPRD Garut (3)

 

Baca : Di Paripurna Istimewa, Ketua DPRD Garut Ajak Doakan Jemaah Haji Asal Garut

Dikatakan Nandang, sebelumnya pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Bupati Garut pada 21 Juni 2019 dan hasilnya, Bupati Garut akan melakukan aksi atau tindakan terhadap CV Cahya Priangan. Namun sayang, sampai sekarang tidak ada tindakan dari Bupati Garut.

"Untuk itu kami melakukan audiensi ke DPRD dengan tujuan menuntut janji Bupati Garut," ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian mengatakan setiap perusahaan yang tidak memiliki surat izin dari dinas terkait maka wajib ditutup. Hal itu pula yang harus terjadi pada CV Cahya Priangan yang tidak punya izin dari dinas terkait.

"Kami memberi waktu 3 hari kerja kepada Satpol PP Garut untuk membereskan surat rekomendasi dari dinas terkait lalu meminta surat dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat untuk menutup CV Cahaya Priangan, karena ini merupakan kebijakan provinsi maka diperlukan surat perintah dari Satpol PP Provinsi," tuturnya.*

 

Baca pula : Fraksi PKS Kabupaten Garut Apresiasi Kinerja Baznas

 


Berita Terkait