Aliansi BEM Tasikmalaya Tuntut Hak Buruh Terpenuhi

Rabu, 09 Oktober 2019 19:48 Eris Kuswara Parlemen

Aliansi BEM Tasikmalaya Tuntut Hak Buruh Terpenuhi


Koropak.co.id - Aliansi BEM Tasikmalaya menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya Jalan RE Martadinata Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (9/10/2019). Mereka menuntut agar DPRD Kota Tasikmalaya mampu menyelesaikan masalah terkait buruh di Kota Tasikmalaya yang semakin memburuk dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan tindakan secara sepihak.

Dijumpai selepas kegiatan, Koordinator Pusat Aliansi BEM Tasikmalaya sekaligus Presiden Mahasiswa STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Periode 2017-2019, Dadang Kusdinar mengatakan, Isu yang disampaikan dalam aksi damai kali ini adalah mengenai Darurat Selamatkan Buruh di Kota Tasikmalaya.

"Sebetulnya ini bukan merupakan permasalahan yang baru. Menurut data yang kami terima, hingga saat ini baru 27 persen saja perusahaan yang mendaftarkan BPJS. Ini sangat ironis sekali," kata Dadang.

Ditambahkan Dadang, sebagai mahasiswa pihaknya tentu tidak akan diam dalam membela buruh. Dadang bersama mahasiswa lainnya menginginkan untuk bisa menghadirkan perusahaan-perusahaan yang melanggar hak buruh, dan dimintai komitmen serta pertanggungjawaban atas pemenuhan hak-hak buruh.

"Bagaimanapun juga, buruh harus diperhatikan. Bayangkan saja, jika para buruh tidak bekerja sehari saja, maka diyakini perekonomian di Kota Tasikmalaya akan lumpuh," katanya.

 

Koropak.co.id - Aliansi BEM Tasikmalaya Tuntut Hak Buruh Terpenuhi (3)

 

Baca : Dewan Tegaskan Perusahaan Nakal Harus Ditindak


Tentunya, ucap Dadang, ini menjadi PR berat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan kami harapkan dewan bisa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan buruh ini.

Dadang menuturkan, meskipun Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya menyebutkan sudah melakukan mediasi dengan pihak perusahaan, namun hal yang menjadi pertanyaannya adalah pihak Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Tasikmalaya tidak ada keberanian untuk menindak perusahaan-perusahaan yang bermasalah tersebut dan seakan dibiarkan begitu saja.

"Kami harapkan perusahaan yang tidak taat aturan bisa secepatnya ditindak, mulai dari memberikan surat peringatan hingga mencabut perizinannya. Kemudian untuk hak-hak buruh yang di PHK, juga buruh outsourching, kami berharap pihak perusahaan bisa menyampaikan peraturan perusahaannya dengan jelas, sehingga nantinya tidak ada lagi dan kekecewaan dari para buruh," ujarnya.*

 

Baca : Mahasiswa Harapkan Permasalahan Buruh di Tasikmalaya Tuntas

 


Berita Terkait