Masih Banyak Perusahaan di Tasikmalaya Abaikan Hak Buruh

Rabu, 09 Oktober 2019 23:14 Adin Wardini Parlemen

Masih Banyak Perusahaan di Tasikmalaya Abaikan Hak Buruh


Koropak.co.id - Perwakilan Buruh Kota Tasikmalaya bersama Aliansi BEM Tasikmalaya menggelar kegiatan audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (9/10/2019). Gabungan mahasiswa dan buruh tersebut menuntut agar permasalahan buruh di Kota Tasikmalaya cepat terselesaikan.

Perwakilan Buruh Kota Tasikmalaya, Erwin mengatakan, pihaknya telah memantau Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini Walikota Tasikmalaya belum melakukan tindakan apapun dan tidak ada keseriusan dalam menangani permasalahan buruh yang ada di Kota Tasikmalaya.

"Ini bukanlah sebuah prestasi, melainkan menjadi satu bukti dengan adanya surat edaran yang tidak ditaati oleh beberapa perusahaan di Kota Tasikmalaya. Dalam surat edaran tersebut, tertulis targetnya per tanggal 1 Januari 2016 yang menyebutkan bahwa seluruh perusahaan harus mendaftarkan para pekerjanya termasuk pemilik perusahaan dan perusahaannya melalui badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan. Namun, hingga saat ini baru beberapa persen saja yang baru memenuhi persyaratannya," kata Erwin.

 

Koropak.co.id - Masih Banyak Perusahaan di Tasikmalaya Abaikan Hak Buruh (2)

 

Baca : Mahasiswa Harapkan Permasalahan Buruh di Tasikmalaya Tuntas


Padahal, kata Erwin, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial itu sudah diatur, bagaimana kewajiban perusahaan jika tidak mendaftarkan dirinya akan mendapatkan sanksi administrasi. Sehingga, ketika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggaraan jaminan sosial maka mereka tidak berhak mendapatkan pelayanan publik.

"Secara otomatis para pekerja tersebut tidak bisa membuat IMP, memperpanjang STNK dan segala macamnya dan seolah-olah mereka tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia. Sampai saat ini pun masih belum saja berubah," ucapnya.*

 

Baca pula : Dewan Tegaskan Perusahaan Nakal Harus Ditindak




Berita Terkait