Terduga Kasus Korupsi Dana Bos Siap Dilimpah ke Kejari

Rabu, 09 Oktober 2019 23:54 D. Farhan Kamil Daerah

Terduga Kasus Korupsi Dana Bos Siap Dilimpah ke Kejari

 

Koropak.co.id - Kapolres Tasikmalaya, AKBP Dony Eka Putra S.IK berkas perkara dugaan kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Mei 2018 lalu, hari ini, Rabu (9/10/2019) dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan.

Selanjutnya, kasus korupsi dengan tersangka seorang PNS sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu yang diketahui berinisial AG alias PP itu, Polres Tasikmalaya akan melimpahkan berkas perkara dan seluruh barang bukti termasuk tersangkanya, kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

"Ya sudah P21 dan secepatnya kasus ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan," kata Doni sembari menunjukkan sejumlah barang bukti di antaranya gepokan uang kertas puluhan juta yang berhasil disita dari tangan pelaku.

Menurutnya, dari hasil penyidikan, tersangka AG terbukti ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara pungutan liar. Tersangka telah mewajibkan seluruh SDN di wilayah UPTD Kecamatan Salawu untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah dengan jumlah keseluruhan 40 item. Dari 40 item itu 38 item tidak sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis (juknis).

"Ada pengadaan sebanyak 38 item yang tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2018,” terang Dony.

 

Koropak.co.id - Terduga Kasus Korupsi Dana Bos Siap Dilimpah ke Kejari (2)

 

Baca : Oknum Kepala Sekolah Tertangkap OTT

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOS yang sempat mencuat dengan angka kerugian milyaran rupiah dan melibatkan sejumlah guru PNS itu, ternyata setelah melalui audit pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, muncul angka kerugian negara sebesar Rp 50.429.075.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Siswo De Cuellar Tarigan SIK mengatakan, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar,” katanya.


Baca : OTT Berangkat Dari Laporan Masyarakat

 


Berita Terkait