GMBI Kota Tasikmalaya Tuntut Kejelasan Pembangunan Rusunawa

Kamis, 10 Oktober 2019 21:32 Dede Hadiyana Parlemen

GMBI Kota Tasikmalaya Tuntut Kejelasan Pembangunan Rusunawa


Koropak.co.id - Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di sekitar Kampus Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya menuai konflik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Distrik Kota Tasikmalaya yang menilai bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rusunawa tersebut tidak jelas dokumen administrasinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua GMBI Kota Tasikmalaya Dede Sukmajaya kepada DPRD Kota Tasikmalaya dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019).

Dede menganggap Pemerintah Kota Tasikmalaya masih tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan IMB di Kota Tasikmalaya seperti pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Purbaratu yang diduga turut belum mengantongi izin IMB.

"Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Pembangunan Rusunawa disebutkan beberapa aspek yang menunjang pembangunan di suatu daerah meliputi aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek ekologi. Dalam kasus ini, pembangunan Rusunawa yang menghabiskan biaya Rp 13 milyar tersebut tidak memenuhi aspek administrasi yang seharusnya dijalankan," ujarnya.

 

Koropak.co.id - GMBI Kota Tasikmalaya Seruduk Gedung Dewan (3)

 

Baca : Masih Banyak Perusahaan di Tasikmalaya Abaikan Hak Buruh

Tidak dijalankannya beberapa aspek tersebut, ucap Dede, akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang berada di sekitar Rusunawa. Kepada OPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai lembaga penegak Perda diharapkan dapat bertindak tegas atas adanya kasus ini.

"Untuk itu, kami meminta kepada pihak terkait baik itu pihak Rektor Unsil termasuk pihak pengembang untuk memenuhi semua aspek yang dinilai belum lengkap sebelum melakukan pembangunan. Karena, yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat sekitar," katanya.

Dede juga berharap agar semua pihak yang terlibat dalam permasalahan IMB tersebut, termasuk Pemerintah Kota Tasikmalaya, untuk sadar dan tertib administrasi agar bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Pembangunan Rusunawa ini didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Jawa Barat. Tidak jelasnya dokumen administrasi pembangunan tersebut membuat kami kurang yakin dengan Kejati Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya. Pencegahan terjadinya korupsi harus dilakukan sejak dini, jangan sampai tim TP4D menjadi pintu masuk terjadinya korupsi," ucapnya.*

 


Berita Terkait