Kaji Laporan Rusunawa di Kota Tasikmalaya yang Belum Berizin

Kamis, 10 Oktober 2019 22:06 Dede Hadiyana Parlemen

Kaji Laporan Rusunawa di Kota Tasikmalaya yang Belum Berizin

 

Koropak.co.id - Sebagai wakil rakyat, dewan menerima laporan dari masyarakat yang selanjutnya akan dilakukan kajian, baik itu di unsur pimpinan maupun di komisi yang membidangi permalasahan terkait. Demikian halnya atas laporan masyarakat soal Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Tasikmalaya yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH kepada Koropak usai audiensi bersama LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Badan Musyawaraha DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019).

"Kami sudah menerima laporan dari masyarakat melalui audiensi dan akan melakukan kajian terlebih dahulu. Setelah menemukan titik temu dari kajian tersebut, kami akan melayang surat ke Walikota Tasikmalaya. Paling tidak kita sudah menyampaikan laporan seperti apa yang telah kami terima dari masyarakat kepada Walikota sebagai pemangku kebijakan," ujarnya.

 

Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya Kaji Laporan Rusunawa Belum Berizin (1)

 

Baca : GMBI Kota Tasikmalaya Tuntut Kejelasan Pembangunan Rusunawa

 

Permasalahan IMB ini, kata Aslim, menjadi sangat krusial di Kota Tasikmalaya dan audiens meminta untuk memberhentikan pembangunan Rusunawa tersebut selama proses pengkajian.

"Saya rasa, dan kita sepakat bahwa kita harus taat hukum dan taat aturan, terlebih soal Perda dalam pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kita bukan tidak merespons soal pembangunan Rusunawa tak berizin tersebut. Pembangunan apapun di Kota Tasikmalaya kita selalu respons dan mendukung selama pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat dan taat pada hukum," katanya.

Akan tetapi, ucap Aslim, untuk mencapai hal itu segala bentuk prosedurnya harus ditempuh sesuai dengan peraturan yang ada baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwlakot).

"Diharapkan ke depan, kita lebih tertib dalam menjalankan sebuah pembangunan. Jadi, OPD yang berkaitan dengan perizinan harus kerja ekstra mengawal administrasi usulan pembangunan gedung, apalagi sarana umum. OPD juga harus lebih gesit melihat bangunan mana saja yang belum berizin atau masa izinnya sudah habis," ucapnya.*

 

Baca pula : Mahasiswa Harapkan Permasalahan Buruh di Tasikmalaya Tuntas

 


Berita Terkait