Banyak Proyek Mangkrak, Pemerintah Diminta Tidak Santai

Minggu, 03 November 2019 23:51 D. Farhan Kamil Parlemen

Banyak Proyek Mangkrak, Pemerintah Diminta Tidak Santai

 

Koropak.co.id - Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang akan berakhir pada tahun 2025 nanti, menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya jika rencana pelaksanaan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024, maka Bupati dan Wakilnya yang terpilih melalui Pilkada 2020 nanti, hanya memimpin selama 4 tahun. Dan ini artinya RPJP pun berakhir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Erry Purwanto mengatakan, berbicara tahun 2025 memang masih cukup jauh, meskipun berkurangnya umur RPJP menjadi ancaman serius bagi pemerintah.

Ada yang lebih penting untuk dipikirkan pemerintah hari ini, yakni tingkat capaian RPJP 25 tahunan yang sudah dijabarkan dalam RPJMD 5 tahunan, masih sangat jauh dari ekspektasi. Sedangkan capaian RPJP menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah.

Salah satu contoh, pada tahun 2020 nanti, Pemkab Tasikmalaya harus sudah meresmikan 4 rumah sakit (RS) di daerah-daerah samping Kabupaten Tasikmalaya seperti Ciawi, Cikatomas dan Manonjaya. Untuk mencapai target tersebut tentunya sudah harus ada berbagai persiapan yang dilakukan sejak sekarang.

"Ini kan proyek besar yang tidak cukup dengan kata simsalabim kemudian ada. Faktanya dalam APBD 2020 yang sebentar lagi akan dimulai, tak ditemukan rencana alokasi penganggaran untuk 4 RS tadi," kata Erry kepada Koropak, Minggu (3/11/2019).

Di tahun 2020 juga, RS yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kelasnya harus meningkat. Jika saat ini kelas C, maka tahun depan harus B. "Ini juga butuh dukungan anggaran. Dan hal ini tidak tercermin dalam APBD 2020," ucapnya.

 

Baca : Penyelesaian Pembangunan SOR Kabupaten Tasikmalaya Tak Pasti

 

Kemudian terang Erry, soal pembangunan sarana olahraga (SOR) atau sport center sebagai konvensasi Dadaha yang hingga kini mangkrak. Padahal targetnya, pada tahun 2021, sport center ini sudah harus tuntas termasuk pemindahan seluruh kantor, dinas atau badan yang masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya, ke Singaparna.

"Lagi-lagi, anggarannya pun tidak tercermin di APBD 2020. Ini membuat semakin tidak jelas. Saya pesimis kalau SOR selesai pada tahun 2021," ujarnya.

Pada tahun 2022 nanti, pembangunan jalan lingkar utara yang menghubungkan Kecamatan Mangunreja sampai Cikunir Kecamatan Singaparna, harus sudah tersambung.

Itulah kata dia, sebagian kecil contoh target RPJP yang harus dipikirkan bersama antara esksekutif dan legislatif.

DPRD dengan fungsi pengawasannya, mengingatkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini juga kepada bupati sebagai pemangku kebijakan utama, untuk bergerak cepat mencari terobosan-terobosan baru dan solutif. Termasuk kepada bupati nanti yang terpilih di Pilkada 2020, untuk memikirkan jalan keluar dari seluruh persoalan yanng berkaitan dengan capaian RPJP.

"Segera lakukan evaluasi dan jika perlu, lakukan revisi, pemerintah hari ini tidak bisa santai," kata Erry.*

 

Baca : Inilah Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya yang Bakal Disurvei

 

 


Berita Terkait