Fraksi Gerindra Kritisi Raperda Pembentukan Dana Cadangan

Selasa, 05 November 2019 11:05 Adin Wardini Parlemen

Fraksi Gerindra Kritisi Raperda Pembentukan Dana Cadangan


Koropak.co.id - Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (4/11/2019), Fraksi Partai Gerindra menyoroti Raperda APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

Ketua Fraksi Gerindra, Andi Warsandi menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya harus lebih serius dalam menggali potensi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemerintah harus lebih inovatif dalam menggali potensi penambahan PAD sehingga tidak hanya bergantung pada sektor pajak dan restribusi daerah yang jelas belum memenuhi target. Hal tersebut juga sebagai antisipasi ke depan jika PAD sampai pada titik jenuh," katanya.

Andi menambahkan, Fraksi Gerindra juga menyoroti Raperda tentang SOTK yang dinilainya sebagai upaya sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi.

"Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara maksimal yang berujung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan prima terhadap masyarakat," kata Andi.

Ditambahkan Andi, Fraksi Gerindra juga mengkritisi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan, karena perlu ada tahapan-tahapan administrasi yang harus ditempuh secara normatif oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Susun dan rancang perencanaan secara matang, agar perumusan anggaran untuk dana cadangan dapat tepat sesuai kebutuhan pada pelaksanaannya nanti," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Fraksi Gerindra Kritisi Raperda Pembentukan Dana Cadangan (2)

 

Baca : Pemerintah Harus Bijak Kelola Pos Anggaran Dana Cadangan

 

Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Rachmat Soegandar, SH., MH mengatakan APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran untuk memacu perekonomian rakyat.

"Dalam menyusun Raperda APBD, kami menunggu inovasi pemerintah daerah terhadap penguatan ekonomi rakyat, penyediaan pangan, perumahan yang layak dan sehat, pemberian pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah serta pembahasan biaya berobat masyarakat Kota Tasikmalaya," kata Rachmat.*

 

Baca : Perda Dibentuk Untuk Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya

 

 


Berita Terkait