Ribuan Perangkat Desa Duduki Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Rabu, 06 November 2019 22:55 D. Farhan Kamil Desa

Ribuan Perangkat Desa Duduki Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Menyusul aksi unjuk rasa ratusan aparatur pemerintah desa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (4/11/2019), dengan jumlah masa lebih banyak, mereka kembali berunjuk rasa dan menduduki gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (6/11/2019).

Dengan mengerahkan kekuatan lebih besar, ribuan perangkat desa didampingi eksponen 96 memadati gedung DPRD untuk beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan aparat penegak hukum (APH) yakni dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Selain membidik soal aksi pemotongan aspirasi oleh oknum anggota DPRD sebesar 30 persen, dalam audiensi yang dihadiri langsung Kapolres Tasikmalaya beserta jajarannya, para Kepala Seksi dari Kejari Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemkab Tasikmalaya itu, membidik soal mandegnya Pemkab Tasikmalaya dalam menggulirkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ke beberapa desa sejak bulan Agustus lalu. Sehingga berakibat kepada terhambatnya proses pelaksanaan pembangunan di desa. Termasuk tersendatnya penghasilan tetap (siltap) untuk perangkat desa.

"Tahun 2019 akan segera berakhir, apakah pemerintah hari ini mengira bahwa seluruh program pembangunan bisa dilaksanakan, disaat hingga detik ini DD tahap III belum bisa dicairkan? Apakah pemerintah tidak kasihan kepada kami di desa yang terus dituntut masyarakat atas realisasi rencana pembangunan yang sudah kami tetapkan?" kata Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya, Harun.

 

 

Koropak.co.id - Ribuan Perangkat Desa Duduki Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya (2)

 

Baca: Ratusan Aparatur Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya Geruduk Kantor Kejaksaan

 

Menurutnya, seluruh kades telah bekerja maksimal dan ikhlas dalam memnfaatkan DD meski nol rupiah untuk operasional. "Kita terpaksa mengeluarkan dana operasional hingga rata-rata Rp 1 juta untuk memuluskan pengalokasian DD," ujarnya.

Isu lain yang menjadi menjadi sorotan dalam audiensi tersebut, para kades mendesak APH tidak reaktif dalam menangangi suatu kasus yang melibatkan kades seperti untuk kasus Kades Cipakat Ade Gani yang kini menghuni Lapas Kebonwaru Bandung, tanpa didahului proses verifikasi faktual di lapangan dan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya di desa.

APH juga dodorong agar mengedepankan proses audit yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

 

Baca : Kasus Korupsi Desa Cipakat Terungkap Polres Tasikmalaya

 

"Hari ini, kami minta klarifikasi kepada APH terkait Kades Cipakat. Kami minta Ade Gani dikembalikan ke tempatnya. Aspirasi sekaligus keluhan para kades ini mohon untuk didengar dan disikapi dengan bijak oleh semua pihak," kata Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana.

Para Kades ini sejatinya minta keadilan kepada APH dengan mengedepankan nurani. Kalau APH mengabaikan nurani, maka tunggu waktu saja, bakal banyak kades yang dipenjarakan.

Pasalnya, apa yang dilakukan APH sejauh ini terhadap beberapa kades, justru dinilai melanggar prosedur hukum.

"Masa baru sebatas laporan, langsung maen tangkap dan maen tahan. Klarifikasi dulu donk dan cek bagaimana situasi di lapangan. Jangan terburu-buru dan evaluasi dulu," ucapnya.

 

Baca : Sulit Anggaran, Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

Ditambahkan, para kades siap mengembalikan seluruh mobil operasional desa jika Ade Gani belum dikembalikan. "Memenjarakan orang itu yang fair lah," kata Panji

Terkait soal ADD, Panji mengaku telah menyampaikan langsung keluhan kepada Bupati. Ia menyaksikan jika bupati juga nampak tidak berkenan ketika masih ada desa yang belum menerima pencairan ADD. Padahal aturan dalam Perbup sudah sangat jelas. "Jangan selalu Bupati yang disalahkan. Karena Bupati sendiri marah atas keterlambatan ini," ucapnya.

Adapun untuk DD, Panji mengaku ada beberapa desa yang belum menyetorkan LPJ DD tahap sebelumnya sehingga pemerintah tidak bisa memproses pencairan DD tahap berikutnya.*

 

Baca : Hanya Segelintir Kades di Kabupaten Tasikmalaya Tersangkut Perkara Hukum

 



 


Berita Terkait