Dewan Kecewa Tahapan Open Bidding Tidak Transparan

Minggu, 10 November 2019 20:08 Eris Kuswara Parlemen

Dewan Kecewa Tahapan Open Bidding Tidak Transparan

 

Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Press Release terkait Open Bidding bersama rekan-rekan media yang ada di Kota Tasikmalaya, Sabtu (9/11/2019). Kegiatan yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya dipimpin Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH diikuti berbagai media mulai dari media elekronik, cetak dan online.

Dijumpai Koropak selepas kegiatan, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim SH mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan kali ini sebagai langkah tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang digelar oleh pimpinan dengan ketua fraksi guna menyikapi masalah open bidding yang disinyalir ada hal-hal yang tidak tepat dilakukan oleh pansel maupun Walikota Tasikmalaya.

"Kami melihat tahapan-tahapan tersebut tidak disampaikan ke DPRD Kota Tasikmalaya secara transparan, sudah seharusnya tahapan itu bisa disampaikan dan diumumkan ke hadapan publik termasuk dengan nilai atau skornya. Karena nilai tersebut tentunya sangat menentukan sekali jika pansel benar-benar melakukannya secara obyektif," kata Aslim.

 

 

Koropak.co.id - Dewan Kecewa Tahapan Open Bidding Tidak Transparan (2)

 

Baca : Dewan Menilai Open Bidding Masih Perlu Dikoreksi

Ditambahkan Aslim, pansel Itu dibentuk oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini Walikota Tasikmalaya dan pansel juga dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk open bidding dan nantinya akan membahas siapa yang akan menduduki jabatan tinggi pratama. Selain itu, pansel juga berasal dari kalangan akademis.

"Dikarenakan tahapannya tidak disampaikan ke DPRD, oleh karena itu sampai saat ini secarik kertas pun tidak kami terima dan kami juga tidak tahu mengenai masalah ini. Sehingga tahap awal yang akan kami lakukan adalah dengan memberikan rekomendasi kepada Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan kajian secara komperensif mengenai masalah itu," ucapnya.

Aslim menuturkan, kajian tersebut juga tentunya dengan turut mengundang pansel. Dengan demikian, jika disinyalir ada hal-hal yang memang keluar dari aturan, maka nanti selaku DPRD akan menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Mengenai track record dari beberapa orang yang kemarin dilantik, pastinya masyarakat, ASN, dan DPRD juga bisa menilai. Akan tetapi, dikarenakan tahapan-tahapannya tidak disampaikan ke DPRD, kami atas nama DPRD merasa kecewa," ujarnya.*

 

Baca : Perda Dibentuk Untuk Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Kota Tasikmalaya