APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada 2020

Minggu, 10 November 2019 20:43 D. Farhan Kamil Daerah

APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada 2020

 

Koropak.co.id - Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Nanang Suherman menilai ada kejanggalan yang ia temukan dari postur APBD 2020 yang belum lama ini disahkan oleh Pemkab Tasikmalaya dalam hal ini Bupati Tasikmalaya dan DPRD.

"Saya menangkap ada kejanggalan dalam APBD baik dilihat dari sisi proses maupun substansi atau isi," kata Suherman kepada sejumlah wartawan, Minggu (10/11/2019).

Dari sisi proses, DPRD dan kepala daerah dinilai terburu-buru dalam mengesahkan APBD 2020. "Ini yang tercepat. APBD 2020 disahkan sebelum proses penggantian anggota DPRD baru hasil Pilkada 2019. Sementara di beberapa daerah, proses pembahasan RAPBD 2020 dilakukan setelah pergantian anggota DPRD," tutur Nanang.

Wajar jika pihaknya menaruh kecurigaan, ada apa di balik keterburu-buruan tersebut? Berangkat dari kecurigaan itu, ia kemudian membedah apa isi dari APBD 2020 Kabupaten Tasikmalaya.

"Saya punya data meskipun terbatas, tetapi dari data tersebut, ditemukan beberapa fakta adanya alokasi-alokasi anggaran yang berpotensi dijadikan alat untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pilkada 2020," ujarnya.

Siapa yang menggunakan kepentingan tersebut tambah Nanang, tentu saja kepala daerah dan atau anggota dewan yang akan maju ke Pilkada nanti. Karena dua entitas itulah yang membuat menu isi dari APBD tersebut yang di dalamnya terjadi kenaikan alokasi anggaran antara lain untuk hibah dan bansos.

"Saya juga menemukan ada hibah di OPD dalam bentuk kegiatan yang ujung-ujungnya membagikan barang ke pihak penerima. Padahal dalam aturan hibah itu tidak bisa dalam bentuk kegiatan," ucapnya.

 

Koropak.co.id - APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada 2020 (2)

 

Baca : Jelang Lengser, DPRD Ingatkan APBD Kabupaten Tasikmalaya Harus Pro Rakyat

 

Ditambahkan, sesuai aturan, hibah langsung yang selama ini dilakukan pemerintah harus didahului oleh pengajuan usulan proposal dari calon penerima hibah. Di APBD 2020, angka hibah mencapai sekitar Rp 90 milyar. "Maka perlu kita tanyakan, apakah ada usulan proposalnya," ujar Nanang.

Dalam hal hibah yang berbentuk kegiatan di OPD dan berujung pembagian barang kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah kegiatan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

"Di APBD 2020, saya melihat ada sekitar Rp 3 milyar lebih yang akan digelontorkan untuk kegiatan Idul Fitri dan sekitar Rp 2 milyar lebih untuk Idul Adha. Ada kenaikan luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp 700 jutaan. Ini jelas mencurigakan dan kecurigaan saya bukan tanpa alasan, terlebih kedua hari raya itu berlangsung sebelum pelaksanaan Pilkada," ungkap Nanang.

Menurutnya, sesuai hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD 2020, Pemkab Tasikmalaya mendapat penekanan agar dilakukan evaluasi ulang dan mengikuti rekomendasi Gubernur. "Sejatinya, jika ada itikad baik pemerintah untuk menyelamatkan Kabupaten Tasikmalaya dan masyarakatnya ke depan, maka jalankan sesuai hasil evaluasi Gubernur sehingga Perda APBD 2020 teregister," tegas Nanang.*

 

Baca : Di Paripurna Bupati Tasikmalaya Berhenti Bacakan Raperda APBD


Berita Terkait