Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Didik Sukarelawan Pengawas Pemilu

Selasa, 12 November 2019 15:15 D. Farhan Kamil Pilkada

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Didik Sukarelawan Pengawas Pemilu

 

Koropak.co.id - Jelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif (KPP) Pemilu di Hotel Dewi Asri Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (12/11/2019). Kegiatan tersebut melibatkan 90 orang peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa termasuk lulusan sarjana.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat melahirkan kader-kader pengawas pemilu partisipatif yang handal seraya menguatkan tugas pengawasan Bawaslu dan jajaran di bawahnya.

"Selain diberikan pemahaman soal partisipasi pemilu kita juga berikan wawasan tentang regulasi kepemiluan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda.

 

Koropak.co.id - Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Didik Sukarelawan Pengawas Pemilu (2)

 

Baca : KPU Tetapkan Syarat Dukungan Calon Bupati Tasikmalaya Dari Perseorangan

Lebih lanjut Dodi menuturkan, ke-90 peserta itu, rata-rata berusia 19 sampai dengan 30 tahun. Secara sukarela mereka didorong mampu mengawasi proses pelaksanaan Pilkada termasuk memberikan pemahaman lebih luas terhadap masyarakat terkait kepemiluan beserta potensi-potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

"SDM di Bawaslu kan terbatas, maka keberadaan kader atau sukarelawan pengawasan ini akan sangat membantu. Kita mengajak peran aktif masyarakat untuk melakukan pencegahan serta dapat melaporkan setiap pelanggaran pemilu," ujarnya.

Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan Humas dan Hubal sekaligus Kepala SKPP, Ahmad Azis Firdaus menegaskan, pelaksanaan sekolah kader pengawas ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, terkait pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pemilu.

"Kegiatan sekolah ini kita lakukan selama empat hari," ucapnya.

Setelah mendapatkan pendidikan dan pemahaman, para sukarelawan pengawasan ini tetap di bawah koordinasi Bawaslu, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.*


Baca : APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada 


Berita Terkait