Komisi IV Usik Inkonsistensi Pemkab Tasikmalaya Terhadap RPJMD

Sabtu, 16 November 2019 11:14 D. Farhan Kamil Parlemen

Komisi IV Usik Inkonsistensi Pemkab Tasikmalaya Terhadap RPJMD

 

Koropak.co.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyoroti keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai turunan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang akan berakhir pada tahun 2025.

Dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan guidance bahwa pemerintah akan membentuk poros penyangga kesehatan masyarakat melalui pembangunan beberapa Rumah Sakit (RS) yang tersebar di daerah-daerah pesisian ibu kota.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengatakan, dengan pertimbangan luas bentangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2015 telah terjadi kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif bahwa pemerintah akan memfokuskan pembangunan RS di lima titik sebaran wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Antara lain di wilayah Cipatujah, Cikatomas, Karangnunggal, Manonjaya dan Ciawi.

Selain untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperpendek jarak tempuh, rencana pembangunan RS itu juga untuk meminimalisir terjadinya over load di RSUD SMC yang daya tampungnya masih sangat terbatas. Tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang membludak.

"Lima tahun yang lalu, rencana pembangunan RS di lima titik tadi dipastikan tuntas di tahun 2021 sesuai RPJMD. Persepsi kita bahwa pada tahun 2020, RS-RS tersebut sudah berdiri dan mulai beroperasi," kata Asop, seusai menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Kesehatan dan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (15/11/2019).

 

Koropak.co.id - Komisi IV Usik Inkonsistensi Pemkab Tasikmalaya Terhadap RPJMD (2)

 


Tetapi pada kenyataannya terang Asop, berdasarkan hasil raker komisi, pemerintah hingga saat ini masih melakukan feasibility study (FS) itupun baru untuk Cikatomas saja.

"Pemerintah daerah katanya baru mau melaunching untuk pembangunan RS di Cikatomas pada tahun 2020 nanti. Padahal di tahun tersebut sudah harus berdiri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kasus ini tambah Asop, Komisi IV memandang pemda dalam hal manajemen perencanaan, tidak konsisten. "Pemda tidak serius. Pencantuman di RPJMD itu tidak serta merta begitu saja atau ujug-ujug, semua berdasarkan perhitungan dan pertimbangan berdasarkan kajian sosilogis, kebutuhannya seperti apa? Kan semua itu menjadi pertimbangan," ucapnya.*

 

Baca : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Mesti Dikaji Ulang


Berita Terkait