RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Mesti Dikaji Ulang

Sabtu, 16 November 2019 15:35 D. Farhan Kamil Parlemen

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Mesti Dikaji Ulang

 

Koropak.co.id - Seperti dalam pribahasa "Tak ada rotan, akarpun jadi". Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendesak Pemda Kabupaten Tasikmalaya memilih alternatif lain sebagai jawaban dari ketidak mampuan Pemda mewujudkan perencanaan bidang kesehatan, sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Menurutnya, jika amanat RPJMD dalam bidang kesehatan dalam hal ini pembangunan Rumah Sakit (RS) di lima titik tidak bisa diwujudkan sesuai jadwal, ia merekomendasikan agar Pemda membangun beberapa puskesmas sosial melalui kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial. Seperti di Sukaresik dan Puspahiang.

"Jika pertimbangannya kearifan lokal, Pemerintah Desa juga bisa didorong untuk membangun layanan-layanan kesehatan sebagaimana dilakukan oleh pihak swasta dengan klinik-kliniknya," kata Asop, Jumat (16/11/2019).

Rekomendasi kedua adalah, jika tidak bisa semua titik dibangunkan RS, minimal satu titik RS saja diwujudkan misalnya di Cikatomas, sebelum masa RPJMD berakhir.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, DPRD sebagai pemegang keputusan politik. Maka pemda segera mereview ulang RPJMD. Pastikan berapa rencana pembangunan RS yang bisa direalisasikan di dua tahun terkhir ini. Kalau tidak bisa ya jangan memaksakan," ucapnya.

 

 Koropak.co.id - RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Mesti Dikaji Ulang (2)

 


Asop juga menyarankan, agar sesekali pemda dalam hal ini Dinkes atau siapapun untuk tidak menggulirkan program-program lift service dengan slogan-slogan yang sebetulnya belum siap.

"Yang pasti-pasti sajalah seperti program penanganan ODF atau BABS. Kan hari ini pemerintah daerah telah mengantongi prestasi sangat hebat di bidang penanganan ODF. Meskipun prestasi itu tidak substantif bagi masyarakat secara keseluruhan," katanya.

Dalam hal ini kata Asop, DPRD tidak dalam kapasitas menghakimi pihak pemda saja. Legislatif dan eksekutif sebagai satu tubuh dan satu kesatuan harus secara terbuka dan menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat yang paling penting. "Kita harus se-objektif mungkin dalam menyikapi persoalan ini dan mari kita duduk bersama," ucapnya.*

 

Baca : Komisi IV Usik Inkonsistensi Pemerintah Terhadap RPJMD

 

 


Berita Terkait