Dua Puluh Desa di Kabupaten Tasikmalaya Telah Dirikan Posbakum

Minggu, 17 November 2019 17:21 D. Farhan Kamil Desa

Dua Puluh Desa di Kabupaten Tasikmalaya Telah Dirikan Posbakum

 

Koropak.co.id - Dengan menggandeng Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya kembali menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi MoU gerakan desa sadar hukum berbasis alternatif penyelesaian sengketa (APS), di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna, Kabupaten tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2019).

"Alhamdulillah, kita dari LBH didukung Lakpesdam, tetap konsisten memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama kepada paralegal secara kontinyu di desa-desa yang telah MoU gerakan sadarkum berbasis APS, seperti di desa ini," kata Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik.

Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum ini kata dia, diharapkan masyarakat lebih memahami dan menyadari hukum yang akan berdampak kepada keteraturan tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga.

Disamping itu juga, untuk lebih menguatkan pemahaman hukum serta teknis penanganannya bagi Paralegal yang sudah ditunjuk oleh masing-masing desa sebagai petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

"Hingga saat ini baru terbentuk 20 Posbakum di 20 desa. Target kita di 2020 ini, seluruh desa yang berjumlah 351 di Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki Posbakum. Ya minimal satu kecamatan satu desa berdiri Posbakum," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Dua Puluh Desa di Kabupaten Tasikmalaya Telah Dirikan Posbakum (2)

 

Baca : Posbakum Desa Dibentuk Untuk Warga

Kepala Desa Sukaherang, Nana Heryana didampingi koordinator Paralegal sekaligus Kaur Umum, Yani Sri Mulyani mengakui, sangat terbantu dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang diinisiasi oleh LBH Ansor.

Di desa itu terang dia, ada berbagai jenis permasalahan. Mulai dari urusan pemerintahan hingga rumah tangga seperti perceraian atau isbat nikah.

"Kita sudah memiliki Posbakum dengan lima paralegal. Satu orang di antaranya berangkat dari latar belakang akademisi, sisanya ya perangkat desa. Selama ini banyak memberi solusi hukum bagi desa maupun masyarakat," Tutur Nana.

Bahkan tambah Nana, tercatat ada sekitar 20 kasus perceraian dan isbat nikah yang telah diadvokasi paralegal sejak tahun 2018, sampai tuntas di putusan pengadilan.*

 

Baca : Diduga Buntut Kasus Kades Cipakat LBH Ansor Tasikmalaya Diteror 


Berita Terkait