Tuntutan Jaksa Lebih Memberatkan FG Ketimbang Kades Non Aktif

Kamis, 21 November 2019 19:34 D. Farhan Kamil Daerah

Tuntutan Jaksa Lebih Memberatkan FG Ketimbang Kades Non Aktif

 

 

Koropak.co.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yayat Hidayat, SH dan Yosep Rusdiawan, SH menuntut dua orang terdakwa kasus korupsi dana aspirasi untuk peningkatan sarana prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening tahun anggaran 2017. Tuntutan dibacakan JPU dalam persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Koruspi (Tipikor) Bandung, Senin (18/11/2019).

Terdakwa pertama, Uwon Dartiwan (Kades non aktif), dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan. Uwon juga dituntut uang pengganti sebesar Rp 116.820.000 dan Rp 15 juta, subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan Farid Gozali dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta, subsider 4 bulan kurungan. Dan uang pengganti sebesar Rp 704 juta, subsider 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis, Hj. Dahmiwirda, SH., MH itu, dijelaskan bahwa pada tahun 2017 Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, menerima bantuan keuangan (bankeu) untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun Anggaran 2017, dengan total sebesar Rp 2.140.000.000. Bankeu tersebut untuk 23 titik kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening.

Namun kemudian terdakwa Uwon selaku kades dan Farid selaku anggota pelaksana teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening, melakukan pemotongan terhadap bankeu tersebut sebesar 30 persen dengan dalih untuk diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya atau Anggota Parpol selaku pihak yang mengusulkan dana Bankeu tersebut (Aspirasi).

Di samping itu juga, kedua terdakwa tidak menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, serta membuat pertanggungjawaban fiktif.

 

Baca : Sidang Tipikor Hadirkan 2 Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani melalui Kasi Intel Evelin Nur Agusta menuturkan, dalam persidangan itu ada beberapa poin yang meringankan dan memberatkan terdakwa Uwon.

"Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 116.820.000 dan Rp. 15 juta yang dilakukan terdakwa Uwon, menjadi poin yang meringankan tuntutan kepada terdakwa," kata Evelin, Kamis (21/11/2019).

Adapun yang memberatkan bagi terdakwa Uwon dalam persidangan tersebut adalah, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

"Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin (25/11/2019), dengan agenda Pledoi," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekerjaan Tembok Penahanan Tanah (TPT) Lapang Jati Desa Sukahening dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1 milyar, dan dilaksanakan oleh Farid selaku TPK, kualitas mutu pekerjaannya tidak sesuai sehingga bangunan TPT tersebut roboh.

Dalam proyek itu juga ditemukan ada kekurangan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 472.427.654, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 878.747.654.*

 

Baca : Mantan Kades Sukahening Sesalkan Pernyataan DS

 


Berita Terkait