Miris, Belasan Miliar DAK Disdik Kabupaten Tasikmalaya Tak Terserap

Sabtu, 23 November 2019 15:25 D. Farhan Kamil Parlemen

Miris, Belasan Miliar DAK Disdik Kabupaten Tasikmalaya Tak Terserap

 

 

Koropak.co.id - Bukan hanya soal kekurangan guru, permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya semakin komplek dan rumit. Bahkan akibat persoalan tersebut, pada tahun 2019 ini tercatat ada sekitar Rp 18 milyar lebih bantuan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) di antaranya untuk peningkatan sarana dan prasarana (sanpras), tak terserap.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dihadiri langsung Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para kepala bagian, di ruang rapat Komisi IV, Jumat (22/11/2019).

"Kita me-review berbagai macam problematik pendidikan di antaranya tentang lama sekolah yang belum mencapai wajar dikdas 12 tahun, jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang, ketersediaan ruang belajar termasuk ketersedian SDM pendukung penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Ternyata kita baru saja menangkap sesuatu yang teramat ironis di antara kompleksitas persoalan pendidikan yang ada," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Asop Sopiudin.

 

Baca : Wajah Pendidikan di SDN Cikadongdong Kabupaten Tasikmalaya Memprihatinkan

Ditengah-tengah keterbatasan anggaran untuk sanpras pendidikan khususnya tingkat SD yang kerap disebut-sebut Pemkab Tasikmalaya, justru belasan milyar bantuan dari pusat tak bisa dimanfaatkan.

"Ironis dan ini yang membuat kita sangat miris. Kita akhirnya mendorong agar pemerintah dalam hal ini Disdik Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi lapangan. Dan kita dorong agar pekan depan Disdik sudah bisa melaporkan road map program ke depan dalam rangka pencapaian RPJMD yang tersisa tinggal dua tahun ke depan," ujar Asop.

Menurutnya, akar permasalahan rendahnya keterserapan anggaran dari DAK 2019 untuk sanpras pendidikan, berawal dari aspek perencanaan yang salah sehingga terjadi ketidaksesuaian antara usulan dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari pusat.

"Hari ini seluruh usulan dari satuan pendidikan itu sudah berbasis internet secara online terkoneksi ke Dirjen Pendidikan melalui Dapodik. Persoalannya adalah operator yang mengusulkan ke pusat tidak memahami secara jelas klasifikasi kerusakan sekolah/ruang kelas. Maka wajar jika dalam beberapa kasus ada sekolah yang tidak terlalu rusak tetapi mendapat bantuan. Dan sebaliknya ada sekolah rusak berat tetapi tidak mendapat bantuan, atau mendapat bantuan tetapi dananya kurang bahkan bisa jadi lebih dan berpotensi markup jika dikerjakan," tuturnya.

 

Koropak.co.id - Miris, Belasan Miliar DAK Disdik Kabupaten Tasikmalaya Tak Terserap (1)


Baca : Komisi IV Usik Inkonsistensi Pemkab Tasikmalaya Terhadap RPJMD

Dalam kasus ini, selain akibat kurang pemahaman operator/pengusul, juga ada sekolah yang tidak memiliki operator sama sekali. Sehingga ketika melihat kerusakan di sekolahnya, pengusulan dilakukan asal-asalan. Termasuk juga ada sekolah yang tidak mengusulkan sama sekali sehingga tidak diintervensi bantuan pusat. Dan akhirnya mereka berteriak.

"Akar masalahnya adalah pendataan yang kurang valid. Kemudian operator yang mengusulkan bantuan, sebelumnya tidak diberi pemahaman yang baik soal klasifikasi kerusakan dan kelayakan. Jika ada kerusakan, mereka tidak paham apakah katagori ringan, sedang dan berat. Apalagi jika operatornya malas," ujarnya.

Untuk itu kata Asop, pihaknya meminta kepada pihak Disdikbud melakukan supervisi ke seluruh operator di satuan-satuan pendidikan. "Beri mereka pemahaman yang benar tentang berbagai aspek teknis sebelum mereka masuk ke Dapodik. Meskipun sekolah diberi kebebasan menilai dirinya sendiri, tetapi tidak ada salahnya Disdik membantu. Jangan sampai ada istilah dikira-kira," ucapnya.*

 

Baca :  RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Mesti Dikaji Ulang