Perusahaan Triplek di Tasikmalaya Belum Daftarkan Karyawan Ke BPJS

Selasa, 26 November 2019 23:42 Eris Kuswara Daerah

Perusahaan Triplek di Tasikmalaya Belum Daftarkan Karyawan Ke BPJS


Koropak.co.id - Wakil Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Muhammad Yusuf terjun langsung memantau implementasi 10 Hak Dasar Tenaga Kerja di Perusahaan CV Djaya Sentosa Raya yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing, Senin (25/11/2019).

Namun, saat di survey, perusahaan nampak kosong dikarenakan hampir semua karyawan perusahaan yang bergerak di bidang triplek tersebut diliburkan akibat adanya mesin pembuang debu yang bocor yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan karyawan.

Kepada Koropak, Wakil Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Muhammad Yusuf mengatakan, setelah ditelusuri, terbongkar bahwa belum seluruhnya karyawan CV Djaya Sentosa Raya masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahan wajib memasukan karyawannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk hak-hak karyawan, kami periksa semuanya sudah terpenuhi, termasuk juga dengan pengaturan upah yang sudah sesuai dengan standar Upah Minimum Kota (UMK)," katanya.

Ditambahkan Wakil Walikota, perusahaan juga diharapkan jangan hanya menghitung santunan dan jaminan saja. Mengingat jika nanti perusahan merugi hingga kolaps, perusahaan akan kebingungan dengan masa depan karyawannya.

 

Koropak.co.id - Perusahaan Triplek di Tasikmalaya Belum Daftarkan Karyawan Ke BPJS (1)

Sementara itu, Pemilik CV Djaya Sentosa Raya Sigit menyebutkan pihaknya kebingungan jika harus mendafftarkan karyawannya ke dalam BPJS ketenagakerjaan. Karena karyawan yang didaftarkan belum tentu akan bekerja dalam jangka waktu lama di perusahaannya.

"Bekerja di bidang triplek seperti ini, kendalanya adalah faktor betah dan tidaknya karyawan. Jadi jika didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian karyawannya tidak betah kan bagaimana kelanjutannya. Jadi kita akan menunggu kepastian dari karyawan tersebut untuk bertahan dan tidaknya karyawan kita," ujar Sigit.

Anggota Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Asep Chahyanto mempertanyakan sudah sejauh mana perusahaan tersebut bisa menggaji karyawannya.

"Kami tidak bisa memberikan sanksi apabila ada ketidaksesuaian dengan aturan karena hal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun berdasarkan pantauan kami, di perusahaan ini terdapat beberapa kelemahan. Jangan sampai pihak perusahaan harus menggaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR) tetapi mereka malah kolaps akibat tidak mampu mencari pemasukan untuk gaji karyawan," katanya.*

 

Baca : Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

 


Berita Terkait