Menyoal Deposito APBD di Bank, BJB Bakal Diundang Ke Dewan

Senin, 16 Desember 2019 23:07 D. Farhan Kamil Parlemen

Menyoal Deposito APBD di Bank, BJB Bakal Diundang Ke Dewan

 

Koropak.co.id - Gagal menggelar raker dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya membahas kemungkinan dilakukannya pertemuan dengan pihak Bank BJB untuk mengkonfirmasi kebenaran adanya endapan APBD Kabupaten Tasikmalaya berbentuk deposito dengan total jumlah sangat fantastis, yakni sekitar Rp 250 milyar.

"Kita akan pertanyakan kebenaran informasi itu. Jika benar maka pertanyaan berikutnya adalah apa payung hukumnya yang membolehkan jika APBD didepositokan," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian, SH., MH didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I, Senin (16/12/2019).

Komisi I telah bersepakat untuk tidak mempersoalkan besaran angka deposito jika itu benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah anggaran sebesar itu ada kaitannya dengan rendahnya penyerapan anggaran yang dialami Pemkab Tasikmalaya hari ini.

"Kita ingin segera pastikan ini sehingga tidak menjadi bola liar yang merusak citra pemerintahan hari ini. Jika deposito itu benar adanya dan payung hukumnya jelas, serta manfaatnya demi pembangunan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, ya kenapa tidak kita dukung? kita segera agendakan pertemuan dengan pihak Bank BJB dan kita pun sebelumnya akan mengkaji aturan-aturannya lebih dalam," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Menyoal Deposito APBD di Bank, BJB Bakal Diundang Ke Dewan (2)

 

Yang dikhawatirkan tambah Demi, tidak terealisasinya sejumlah program pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, menjadi alasan untuk memperbesar angka anggaran yang mengendap di kas daerah dengan tujuan tertentu yang tidak terbaca publik atau bahkan bupatinya sendiri.

Senada dengannya, Wakil Ketua Komisi I, Arif Arseha menyebutkan, sejauh yang ia ketahui, pemerintah memiliki rekening kas daerah yang nilainya sangat besar, karena uang APBD dan itu memang tersimpan aman di rekening.

Tetapi kemudian kalau ceritanya pemerintah ini telah mendepositokan sebagian dari APBD tersebut dengan sasaran meraup jasa, maka ini perlu dikaji dasar hukumnya. "Inilah alasan kita di Komisi I mengagendakan pertemuan dengan Bank BJB," katanya.*

 

Baca pula : Tak Hadir Di Ruangan, Raker Komisi I Ditunda