Bunga Deposito APBD Di Pendapatan, Bukan Masalah

Rabu, 18 Desember 2019 08:21 D. Farhan Kamil Daerah

Bunga Deposito APBD Di Pendapatan, Bukan Masalah

 

Koropak.co.id - Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Nanang Suherman mengatakan, jika memeriksa pendapatan daerah, bunga deposito itu ada dan tidak menjadi masalah. Hal itu karena mekanisme keuangan daerah/dana transfer dari pusat seperti untuk Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan secara bertahap dan diserap secara bertahap.

Agar dana tersebut aman dan bisa bermanfaat terang dia, maka biasanya dibuat dalam skema deposito atau jasa bunga yang sifatnya harian atau bulanan. Tetapi dana tersebut bisa diserap kapan saja oleh pemerintah. Demikian hal itu diutarakan Nanang kepada Koropak, Selasa (17/12/2019).

Dikatakan, pendapatan daerah di pos lain-lain sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang sah Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2018 ada jasa bunga deposito yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 9.518.157.748. Artinya, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah mendepositokan anggaran.

Jika hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan kebenaran isu tentang deposito tahun 2019 dengan angka mencapai Rp 250 milyar ke pihak BJB, maka hal ini dipandang sangat ganjil.

 

Baca : Menyoal Deposito APBD di Bank BJB Bakal Diundang Ke Dewan


"Pertaanyaan saya sangat sederhana. Mengapa DPRD tidak mengetahuinya? Kenapa baru sekarang mereka bereaksi? Logikanya, pada saat pembahasan APBD Perubahan kemarin, mestinya hal itu harus sudah dipertanyakan dan jadi ajang pembahasan di DPRD. Kenapa pula mereka tidak mempertanyakan sumber dan jumlah anggaran yang didepositokan pada tahun 2018 lalu padahal jasa deposito pada PAD yang sah, sudah jelas angkanya," kata Nanang.

Apabila isu terkait deposito Rp 250 miliar itu benar adanya, maka dengan asumsi bunga sekitar 7 hingga 8 persen per tahun, semestinya nanti bakal muncul di laporan keuangan Pemkab Tasikmalaya. Di situ ada pendapatan/penerimaan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 17 hingga Rp 20 miliar.

"Setelah dicek di dokumen APBD Perubahan 2019 Kabupaten Tasikmalaya, tidak ditemukan rencana pendapatan jasa giro," ujarnya.*


Baca pula : APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada 


Berita Terkait