Di Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Garang

Sabtu, 21 Desember 2019 23:01 D. Farhan Kamil Pilkada

Di Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Garang

 

Koropak.co.id - Menjelang Pilkada serentak 2020 di beberapa daerah di Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mewanti-wanti kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk menguatkan pengawasan terutama di daerah yang ada incumbent/petahana, maju dalam bursa pencalonan bupati/wali kota.

Bercermin dari pelaksanaan beberapa pemilu di Indonesia, dengan adanya petahana sebagai calon kepala daerah, kerawanan pemilu salah satunya pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh petahana untuk mengatrol dukungan masyarakat pemilih, terindikasi meningkat. Untuk itu dalam hal netralitas ASN ini, sejak dini Bawaslu harus mengambil sikap antisipatif di antaranya melalui sosialisasi aturan dan perundang-undangan pemilu serta menguatkan pola pengawasan.

Hal tersebut diutarakan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Wasikin seusai menghadiri acara refleksi dan evaluasi pengawasan partisipatif bersama sedikitnya 100 santri perwakilan sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, di Favehotel Kota Tasikmalaya, Sabtu (21/12/2019).

 

Koropak.co.id - Di Pilkada 2020 Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Garang (2)

 

Di samping itu kata Wasikin, sebaran APBD dalam bentuk-bentuk pelaksanaan program pembangunan, harus menjadi bahan pengawasan, sebab tidak menutup kemungkinan ada "udang di balik batu" melalui loncatan-loncatan aktifitas berbasis APBD yang sasarannya adalah meraih simpatik masyarakat.

"Kedua hal tadi, harus mendapat pengawasan khusus. Bisa saja itu terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Maka pengawasan harus lebih diperketat menuju Pilkada jujur, bersih dan berkualitas," ujarnya.

Ia berharap, agar seluruh pemilih dapat memanfaatkan momentum Pilkada serentak tahun 2020 nanti, untuk memilih pemimpin yang berkualitas. "Jangan sampai memilih pemimpin karena tergiur kepentingan sesaat," ujarnya.

Lebih lanjut Wasikin mendorong masyarakat, agar menguatkan peran Bawaslu atau Panwaslu dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan Pilkada nanti. Masyarakat diharapkan lebih berani melaporkan setiap temuan dugaan pelanggaran pemilu di lingkungannya.

"Tak Perlu ragu, karena pelapor itu dilindungi undang-undang," ucapnya.*

 

Baca : APBD Diduga Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada