Dewan Sebut Untuk Kemajuan Desa, Pemda Lalai

Selasa, 14 Januari 2020 07:50 D. Farhan Kamil Daerah

Dewan Sebut Untuk Kemajuan Desa, Pemda Lalai

 

 

Koropak.co.id - Tidak terealisasinya rencana pembangunan desa yang bersumber dari bantuan keuangan (bankeu)/anggaran dana desa (ADD) pada APBD Perubahan 2019 lalu, menjadi sorotan serius Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Bankeu yang sejatinya terserap dan dialokasikan untuk melaksanakan program pembangunan desa terutama bidang infrastruktur, faktanya tidak terjadi. Belasan miliar rupiah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2019 untuk bankeu desa, akhirnya dipenjarakan di ruang SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Akibatnya ratusan desa tak tersentuh apalagi menikmati pembangunan yang sudah lama direncanakan pemerintah desa dan dinanti warga. "Hari ini, kami dari gabungan Komisi II dan IV melakukan klarifikasi terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait tidak terserapnya ADD pada APBD Perubahan 2019 lalu. Dan hasilnya kami dapat menyimpulkan bahwa ada unsur kelalaian di unsur pemda dalam implementasi APBD," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin, seusai rapat gabungan antara DPRD (pimpinan, ketua fraksi dan komisi) dengan Sekda, Asda Bidang Administrasi Umum, Dinas Keuangan dan Dinas Sosial, di ruang serbaguna DPRD, Senin (13/1/2020).

 

 

Koropak.co.id - Dewan Sebut Untuk Kemajuan Desa, Pemda Lalai (2)

 


Baca : Sulit Anggaran Des Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

Mengapa pemda dinilai lalai, terang Asop, karena logikanya dengan waktu yang cukup panjang yakni awal Oktober pasca ditetapkannya APBD Perubahan hingga Desember 2019, pemerintah dalam hal ini Dinas Keuangan dan Dinas Sosial, seharusnya sudah bisa melakukan koordinasi dan konsolidasi secara baik. Sehingga menu dari Dinas Keuangan dan data dari Dinas Sosial tersinkronisasi dengan rapih dan diimplementasikan.

"Hal tersebut menjadi tanggungjawab secara kelembagaan. Dan dalam kasus ini pemangku kebijakan bersifat lalai. Oktober ke Desember itu cukup panjang. Kenapa perbedaan data pagu di keuangan dengan lampiran yang diterbitkan Dinas Sosial, tidak dapat disinkronisasi?" terang Asop.

Gabungan Komisi II dan IV tambah Asop, mendesak pemda memberikan jawaban segera kepada seluruh desa secara tegas dan jelas bahwa ADD pada APBD Perubahan 2019 tidak dapat diserap. "Jangan sampai masih ada desa yang menunggu penuh harap," ucapnya.

Kemudian mendorong pemda untuk melakukan percepatan implementasi ADD pada APBD 2020 yang telah ditetapkan di akhir tahun 2019 lalu. "Tidak ada alasan pemda untuk menunda pembangunan infrastruktur desa-desa melalui bankeu. Kejadian 2019 jangan sampai terulang," tegas Asop.*


Baca pula : Tragis Sejak 74 Tahun Jalan Desa di Tasikmalaya Ini Tak Tersentuh Aspal

 


Berita Terkait