Sekda Akui Ada Kelambatan Administrasi Di Desa

Selasa, 14 Januari 2020 11:15 D. Farhan Kamil Daerah

Sekda Akui Ada Kelambatan Administrasi Di Desa

 

Koropak.co.id - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 211 desa di Kabupaten Tasikmalaya pada pekan ketiga bulan Oktober 2019 lalu, ditengarai menjadi penyebab utama Ketidaktuntasan pengadministrasian desa yang berakibat kepada tidak terserapnya bantuan keuangan (bankeu) untuk alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari anggaran perubahan Pemkab Tasikmalaya 2019.

"Kita akui saat itu ada Pilkades Serentak sehingga perangkat desa terkonsentrasi dan fokus untuk penyuksesan Pilkades ketimbang menyelesaikan administrasi usulan bankeu ke Pemkab. Sekalipun ada penjabat kades, belum tentu tahu peta yang ada di desa tersebut. Sekalipun tahu, belum tentu juga Pj Kades ini ada keberanian untuk mengambil kebijakan strategis apalagi menyangkut soal uang," tutur Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Mohamad Zen, M.Si seusai menghadiri rapat gabungan dengan DPRD, di ruang serbaguna DPRD, Senin (13/1/2020).

 

Koropak.co.id - Sekda Akui Ada Kelambatan Administrasi Di Desa (2)

 

Baca : Dewan Sebut Untuk Kemajuan Desa Pemda Lalai

Dalam situasi tersebut pemda tidak mungkin mengambil langkah gegabah sehingga berani menggelontorkan anggaran tanpa dialasi administrasi yang benar dan pada akhirnya berdampak hukum terhadap desa.

Maka dari itu lanjut Zen, untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan di desa-desa umumnya di Kabupaten Tasikmalaya, pada akhir Januari 2020 ini, seluruh kegiatan pembangunan di semua leading sektor pembangunan akan dimulai.

"Akhir Januari atau maksimal awal bulan Pebruari 2020 nanti, seluruh program pembangunan akan mulai dilaksanakan. Semua tuntutan dari desa dan program pemerintah menjadi satu keharusan terwujud, dan kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merealisasikan anggarannya," ujarnya. *


Baca pula : Sulit Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit