Ala Interpelasi, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Kebijakan Pemda

Selasa, 14 Januari 2020 14:15 D. Farhan Kamil Parlemen

Ala Interpelasi, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Kebijakan Pemda

 

Koropak.co.id - Loncatan angka penyerapan anggaran Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Tasikmalaya dari 35-40 persen pada bulan November 2019, menjadi 90-100 persen pada akhir Desember 2019, dianggap sebagai kejadian di luar logika alias irasional.

"Bukan tidak setuju soal peningkatan angka penyerapan anggaran yang nota bene sejatinya berbanding lurus dengan implementasi pembangunan di lapangan. Tetapi persoalan kemudian adalah, apakah loncatan tersebut sebanding dengan fakta di lapangan dan bagaimana cara yang telah dilakoni pemda selama kurun waktu dua bulan lalu, logis, realistis dan rasional?" kata Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sofari Alayubi, Selasa (14/1/2020).

Untuk menjawabnya, tentu saja pemda dalam hal ini eksekutif yang menjadi aktor terjadinya peningkatan terhadap serapan anggaran. Untuk itu DPRD akan membawa pertanyaan tersebut di atas meja melalui rapat gabungan.

"Sesuai amanat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Tasikmalaya pekan lalu, pada Senin (20/1/2020) besok kita akan panggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) beserta seluruh kepala dinas termasuk bupati. Kita akan evaluasi secara menyeluruh dan akan kita pertanyakan dengan rinci serta runut terkait tingkat penyerapan anggaran tahun 2019 dan realisasinya terhadap pembangunan," tuturnya.

Jika evaluasi tentang serapan anggaran belum tuntas tambah Asep, DPRD telah bersepakat untuk tidak membahas RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) 2021.

 

Baca : Dewan Sebut Untuk kemajuan Desa Pemda Lalai

 

Menurutnya, diawali dengan keterlambatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 dengan adanya faktor-faktor penyebab rasional, DPRD sebagai lembaga dengan fungsi pengawas memberikan ruang toleransi logis terhadap pemda. Namun ketika secara tiba-tiba di akhir tahun anggaran ada lonjakan angka penyerapan anggaran hingga seratus persen, tentunya menimbulkan pertanyaan besar dan kecurigaan.

"Kita di legislatif butuh penjelasan secara ilmiah dan rasional tentang terjadinya loncatan angka penyerapan anggaran. Kita akan pelajari itu dan juga melakukan cek output dari serapan anggaran tersebut bareng-bareng dengan eksekutif dalam hal ini TAPD dan SKPD terkait. Jika tidak ditemukan penjelasan rasional, berati ada sesuatu," ujarnya.

 

Baca : Sulit Anggaran, Desa-Desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

 

Lebih jauh politisi Partai Gerindra ini menagaskan, secara kelembagaan pihaknya akan langsung membedah persoalan ini dalam rangka pembuktian, bersama-sama bupati dan jajaran eksekutif.

"Kita tidak mau berasumsi sehingga butuh pendalaman secara detil. Kalau penjelasan dari bupati tidak memuaskan, maka kita akan mengambil langkah dan bersikap politis," ucapnya.

Selain soal serapan anggaran, DPRD juga akan terus menguliti dan mencari akar permasalahan hingga bankeu untuk ADD tidak dapat direalisasikan di APBD Perubahan 2019.

"Desa kan sudah lama resah akibat ADD tidak cair. Padahal mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan di desanya," tutup Asep.*

 

Baca : Sekda Akui Ada Kelambatan Administrasi di Desa