Pilkada, Kehadiran Pengusaha, Birokrasi Dan Petahana Perlu Diwaspadai

Selasa, 14 Januari 2020 23:34 D. Farhan Kamil Pilkada

Pilkada, Kehadiran Pengusaha, Birokrasi Dan Petahana Perlu Diwaspadai

 

Koropak.co.id - Upaya untuk mempertajam strategi pencegahan dan menolak politik uang dalam Pilkada September 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, menampung ide, gagasan dan masukan dari sejumlah kalangan masyarakat antara lain dari praktisi hukum, sosial dan politik serta dari pihak akademisi, melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Selasa (14/1/2020).

Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini, bertemakan "Strategi Menolak Politik Uang di Kabupaten Tasikmalaya". Dihadiri oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Dinas Sosial, Kesbangpol, FKUB, KNPI, Pembina LBH, pegiat gender dan pihak akademisi serta alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Jawa Barat.

"Hari ini kita mengundang sejumlah elemen masyarakat di antaranya dari praktisi hukum temen-temen pemantau pemilu dan akademisi. Kita meminta masukan, saran dari mereka tentang bagaimana kita (Bawaslu) melakukan pencegahan terjadinya money politic/politik uang di Pilkada 2020 ini," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda.

Menghilangkan politik uang itu terang Dodi, bukan hanya tugas Bawaslu. tetapi juga merupakan tugas masyarakat sekaligus kewajiban untuk menolaknya. Sebagaimana moto Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

"FGD ini menjadi salah satu upaya Bawaslu mempertajam serta mematangkan strategi mencegah dan menolak politik uang di Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2020. Sekaligus juga upaya membangun dan melebarkan jejaring informasi agar masyarakat semakin tahu dalam konteks kesadaran tentang politik uang termasuk politik indentitas dan ASN dalam pemilu," tuturnya.

 

Koropak.co.id - Pilkada, Kehadiran Pengusaha, Birokrasi Dan Petahana Perlu Diwaspadai (2)


Baca : APBD Diduga  Dijadikan Alat Elektoral Politik Jelang Pilkada

Sementara itu, akademisi dari IAIC, Asep M. Tamam menyebutkan, FGD merupakan agenda Bawaslu dalam rangka menyatukan suara segenap komponen masyarakat untuk mengawasi pemilu dan menolak politik uang di Kabupaten Tasikmalaya.

"Penting bagi Bawaslu menggali informasi dari elemen masyarakat yang memiliki mata yang berbeda, telinga serta pengalaman yang juga berbeda. Ini semacam ikhtiar kecil yang dilakukan Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu 2020. Tujuannya adalah mewujudkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang inspiratif dan baik," kata Asep.

Diakuinya, kinerja Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan jajaran di bawahnya sudah cukup baik pada pemilu tahun lalu. Sehingga salah satunya Bawaslu ini mampu mengawal kasus politik uang hingga inkrah di pengadilan. Meskipun ada beberapa laporan terjadinya politik uang yang Bawaslu sendiri gagal melacak apalagi membawanya ke meja persidangan.

"Pada Pilkada tahun ini, Bawaslu harus semakin kuat apalagi potensi pelanggaran pemilu cukup besar dengan majunya pengusaha, ASN/birokrasi dan petahana," ucapnya.*


Baca pula : Di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Bawaslu Garang


Berita Terkait