Pemda Harus Dapat Mempertanggungjawabkan Bankeu yang Tidak Cair

Jum'at, 17 Januari 2020 10:21 D. Farhan Kamil Parlemen

Pemda Harus Dapat Mempertanggungjawabkan Bankeu yang Tidak Cair


Koropak.co.id - Menyusul wacana perubahan bentuk dari bantuan keuangan (Bankeu) untuk alokasi dana desa (ADD) pada APBD Perubahan 2019 Kabupaten Tasikmalaya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan mempertanyakan aturan yang digunakan pemerintah daerah (pemda) untuk memasukan sekitar 25 milyar rupiah dana bankeu yang tidak terserap, menjadi SiLPA.

"SiLPA itu harus masuk neraca anggaran dalam hal ini APBD 2020 dan dibahas bersama-sama saat pembahasan APBD. Sedangkan APBD-nya sendiri sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum pergantian tahun 2019. Inilah yang mendorong Komisi I mengkonfirmasi kebenaran wacana SiLPA bankeu untuk desa," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH, Kamis (16/1/2020).

 

Koropak.co.id - Pemda Harus Dapat Mempertanggungjawabkan Bankeu yang Tidak Cair (2)

 

Baca : Dewan Sebut Untuk Kemajuan Desa, Pemda Lalai

 

Tidak sampai disitu, kini terang Demi, wacana tersebut berkembang menjadi lebih nyeleneh lagi. Dimana dana bankeu ADD yang tidak terserap di APBD Perubahan 2019, akan dijadikan SiLPA APBD Perubahan 2020.

"Aneh kalau wacana ini benar-benar merupakan sebuah agenda pemda. Sangat tidak logis jika milyaran rupiah APBD yang tidak terserap di tahun 2019 dan tidak masuk neraca anggaran, tiba-tiba menjadi SiLPA APBD Perubahan 2020. Ini yang akan kita tanyakan kepada pemda agar jelas. Kita sendiri di komisi bingung tentang penamaan dana yang tidak ada dalam neraca anggaran. Apakah kemudian dapat disebut anggaran hantu," ucapnya.

Selain itu, Komisi I juga akan meminta penjelasan tentang posisi kas daerah setelah muncul wacana SiLPA. Pihaknya meyakini betul bahwa dana bankeu yang tidak terserap dan diwacanakan menjadi SiLPA itu aman di kas daerah. Meskipun definisi aman di sini butuh pemaknaan lagi.

"Tetapi jika dana bankeu tidak masuk dalam neraca anggaran Pemkab Tasikmalaya, maka menjadi riskan terjadi penyelewengan. Misi kita disini adalah tertib administrasi," ujarnya.*

 

Baca pula : Ala Interpelasi, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Kebijakan Pemda

 

 


Berita Terkait