Murjani: Agen Perubahan di Era Digitalisasi, Kaum Milenial Mesti Melek Koperasi

Senin, 20 Januari 2020 11:15 Admin Opini

Murjani: Agen Perubahan di Era Digitalisasi, Kaum Milenial Mesti Melek Koperasi

 

 

Koropak.co.id - Agen Perubahan di Era Digitalisasi, Kaum Milenial Mesti Melek Koperasi (2)

 

SERING kita dengar bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, masihkah? Kita persempit pembahasannya, khusus di Kota Tasikmalaya yang memiliki sejarah penting perkoperasian. Pada Desember 2019, Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya melakukan rapat kerja dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Tasikmalaya.

Kala itu, kita analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perkoperasian di Kota Tasikmalaya. Contoh serius adalah pengurus koperasi identik kaum tua dan sedikit yang paham kondisi saat ini, kondisi digitalisasi yang menerapkan konsep automatisasi, berupa pengaplikasian mesin tanpa memerlukan tenaga manusia.

Saya, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Gerindra, berharap millenial Tasikmalaya harus tahu sejarah dan betapa potensialnya koperasi ini, yang diyakini bisa ikut berpartisipasi dalam menyejahterakan rakyat yang saat ini perlu partispasi generasi millenial

Jika menilik sejarah koperasi, kita kenal Bung Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Namun, kali pertama koperasi diperkenalkan di Indonesia tahun 1886 oleh Patih R. Arya Wiryaatmaja dengan tujuan menolong rakyat dari hisapan lintah darat. Kala itu, koperasi berdiri dengan bantuan asisten residen Purwokerto yang mendirikan Hulp-enSpaar Bank yang saat ini dikenal Bank BRI.

Pada 7 April 1915 Pemerintah Belanda mendirikan koperasi Bersuit Nomor 431 sehingga rakyat Indonesia tidak bisa mendirikan koperasi karena harus memenuhi syarat yakni izin dari gubernur jendral, akta dibuat dengan perantaraan notaris, dan dengan bahasa Belanda, Ongkos materai 50 golden, hak tanah harus ikut hukum Eropa, harus diumumkan di Javasche Courant, yang biaya juga tinggi.

Pada tahun 1927 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Perkoperasian Nomor 91 tahun 1927 yang lebih ringan, yakni tidak perlu notaris cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan bisa ditulis dengan bahasa daerah, ongkos materai 3 golden, hak tanah bisa menurut hukum adat, berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat.

Pada masa penjajahan Jepang, nasib koperasi di Indonesia memburuk. Kantor Pusat Jawatan Koperasi diganti Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan kantor daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Dengan kata lain masa penjajahan Jepang bisa dikatakan mati.

Pada tahun 1947 Pemerintah Indonesia melakukan kongres koperasi pertama yang digelar di Kota Tasikmalaya dan menghasilkan keputusan yaitu : mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), menetapkan gotong royong sebagai azas koperasi, serta menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Kongres kedua dilaksanakan pada 15 Juli 1953 di Bandung menghasilan SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), dijadikan mata pelajaran di sekolah, mengangkat Moh. Hatta menjadi Bapak Koperasi Indonesia, segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru.

Saat ini di Indonesia sekitar 152.000 koperasi aktif. Untuk di Kota Tasikmalaya sendiri tercatat ada 622 koperasi dan yang aktif mencapai 296 serta yang melakukan RAT hanya 175 koperasi. Untuk koperasi dijadikan pilar ekonomi bangsa, nampaknya masih banyak kendala. Salah satunya diperlukan minat dan campur tangan generasi milenial sebagai agen perubahan bangsa guna menghadapi era digitalisasi.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah pemetaan atau pengelompokan bidang usaha dan potensi koperasi berdasar bentuk dan jenis usaha. Contohnya koperasi konsumen yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi. Cari satu yang potensial dan satu koperasi yang hampir mati untuk dijadikan pilot project melalui fokus pendampingan oleh Dekopinda dan Dinas KUMKM Perindag sampai sukses.

Koperasi konsumen ini bisa bergerak di bidang pasar modern, mini market dengan nama Komira atau Koperasi Milik Rakyat yang hari ini marketshare-nya dikuasai oleh Indomaret dan Alfamart. Di pertengahan Januari 2020, Komisi II menggelar rapat kerja dengan Dinas KUMKM Perindag.

Komisi II menyambut baik proyeksi revitalisasi Monumen Tugu Koperasi serta Gedung Pusat Koperasi Kota dan Kabupaten (PKKT) untuk dijadikan Pusat Koperasi Terpadu. Revitalisasi yang sudah dipetakan bersama Kementerian Koperasi dan Pemprov Jabar tersebut diproyeksikan menyerap anggaran Rp 200 milyar non APBD atau APBN karena mendapat dukungan Koperasi Perkasa, yakni koperasi nasional dengan aset yang sudah mencapai trilyunan rupiah.

Dengan tujuan mendorong pemerintah daerah agar kreatif menjadi tempat kunjungan wisata, jadi wadah gerakan dan badan usaha bersama yang mandiri dan modern, serta destinasi wisata baru dalam bidang koperasi di Kota Tasikmalaya, revitalisasi tersebut diharap segera terwujud karena dengan dijadikannya Kota Tasikmalaya sebagai Ikon Koperasi Nasional, akan menciptakan daya tarik ekonomi dengan output-nya menjadi sumber PAD. Jika terlaksana, gagasan besar ini bisa mengembalikan kejayaan Koperasi di Kota Tasikmalaya.*

 

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca Koropak, isi dari opini di luar tanggung jawab redaksi. Cara kirim tulisan, klik disini !


Berita Terkait