Jelang Pilkada Serentak, KPU Kabupaten Tasikmalaya Gaet Kejaksaan

Rabu, 22 Januari 2020 22:14 D. Farhan Kamil Pilkada

Jelang Pilkada Serentak, KPU Kabupaten Tasikmalaya Gaet Kejaksaan

 

Koropak.co.id - Salah satu rencana yang ada dalam tahapan Pilkada 2020 adalah penandatanganan kesepakatan bersama, antara KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilu dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Tasikmalaya, KPU melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan yang meliputi dua hal, yakni pendampingan hukum dan fasilitasi hukum.

Pendampingan hukum dilakukan ketika beberapa hal terjadi terkait sengketa dalam pemilihan. Baik sengketa atas pencalonan atau hasil perhitungan suara.

"Misalnya ada sengketa yang berujung ke pengadilan Tata Usaha Negara, maka kami (KPU) secara mudah dapat meminta kejaksaan untuk menjadi pengacara negara," tutur Zamzam seusai penandatanganan kesepakatan bersama, tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Aula Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (22/1/2020).

 

Koropak.co.id -  Jelang Pilkada Serentak, KPU Kabupaten Tasikmalaya Gaet Kejaksaan (2)


Baca : Pilkada Kehadiran Pengusaha Birokrasi dan Petahana Perlu Diwaspadai

Disamping antisipasi terjadinya sengketa kata Zamzam, di dalam setiap penyelenggaraan pemilu, KPU berhadapan dengan produk-produk hukum yang tentunya butuh advis dari pihak kejaksaan.

"Kami harus meminta masukan atau pandangan ke pihak kejakaan, sebelum mengeluarkan produk hukum atau ketika kami berhadapan dengan adanya peraturan yang multi tafsir. Ini kami lakukan dalam rangka mewujudkan Pilkada 2020 yang jujur, adil dan bermartabat," ujarnya.

Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani menegaskan, kesepakatan yang telah dibangun dengan KPU adalah sarana untuk memberikan bantuan hukum kepada KPU dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2020, khusus bidang Perdata dan TUN.

"Atas kuasa khusus dari KPU, kejaksaan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat bertindak atas nama pemerintah dan mewakili KPU dalam menghadapi gugatan/sengketa pemilu," kata Sri.

Kesepakatan ini terang Sri, Adalah jembatan dimana JPN dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan dan pendampingan hukum di bidang Perdata dan TUN. "Tentunya kejaksaan mendukung kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu sesuai aturan hukum yang berlaku," ucapnya.*


Baca pula : Pilkada Memilih Kepala Daerah Bukan Memilih Pemimpin Agama