Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Jangan Hasilkan Pejabat Korup

Kamis, 23 Januari 2020 15:26 D. Farhan Kamil Pilkada

Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Jangan Hasilkan Pejabat Korup

 

 

Koropak.co.id - Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Aziz Firdaus menyebutkan, praktik politik uang berada di urutan/ranking teratas berdasarkan data indeks kerawanan pemilu.

Faktanya politik uang masih menjadi hal yang perlu nyata dalam setiap pesta demokrasi dan menjadi potret buram pun memprihatinkan. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak banyak sekali yang terjerat kasus korupsi.

Data hasil rilis KPK dari periode 2011 – 2019 tercatat sebanyak 211 anggota DPR dan DPRD, 12 Gubernur dan 86 Bupati atau walikota yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Aziz, politik uang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan. Politik uang menjadi sebuah penyakit yang selalu dirasakan kehadirannya pada saat pemilu. Bahkan nyatanya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah memproses kasus politik uang dan inkrah di pengadilan.

"itulah alasan kenapa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terus berupaya secara sistematis dan masif dalam memberantas politik uang. Salah satunya adalah merumuskan konsep gerakan desa Sadar Anti Politik Uang dan Riswah (Sadapur)," kata Aziz dalam acara sosilisasi pengawasan partisipatif di acara sosialisasi pengawasan partisipatif dan launching gerakan desa Sadapur di Padepokan Cijaga Kampung Cikiray Desa Salawu Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (22/1/2020).

 

Koropak.co.id - Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Jangan Hasilkan Pejabat Korup (2)

 

Baca : Potensi Kerawanan Menguat Ketika Petahana Kembali Maju Pilkada

Melalui gerakan tersebut, Bawaslu berusaha menumbuhkan partisipasi dari desa-desa, demi terciptanya Pilkada yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pilkada dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing masing.

Menurutnya, desa sadar anti politik uang adalah desa dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat. Memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang.*


Baca pula : Hati-hati ASN Kerap Jadi Alat Kampanye Legal Maupun Bayangan