Pembinaan, Kembalikan Anak Punk Ke Fitrahnya

Sabtu, 08 Februari 2020 17:05 Clara Aditia Daerah

Pembinaan, Kembalikan Anak Punk Ke Fitrahnya


Koropak.co.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Mohamad Zen, M.Pd menilai program penanganan anak punk yang telah disiapkan Tim Satgas Satya Abi Mata yang dipaparkan dalam Rakor Penanganan Anak Punk di Aula Makodim 0612/Tasikmalaya, Jumat (7/2/2020) merupakan gagasan yang perlu disambut bersama.

"Fenomena anak punk merupakan sebuah hal yang disebabkan adanya keterlantaran ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, program penanganan anak punk menjadi solusi untuk mengembalikan anak punk ke fitrahnya," katanya.

Memang, ucap Sekda, untuk penanganan anak punk, membutuhkan kegiatan yang fokus, total dan terukur. Oleh sebab itu, diharapkan program penanganan anak punk tidak dilakukan setengah-setengah.

"Dukungan anggaran kami siap karena wilayah kerjanya Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, jadi ada dua pemerintah daerah yang siap mendukung program penanganan anak punk tersebut," tuturnya.

 

Program penanganan anak punk
Menjadi upaya mengangkat anak punk
Agar tidak terjerumus dalam dosa
Akibat dosa-dosa sebelumnya.

 

Sebagai orang beragama, kata Sekda, tentu anak punk perlu uluran tangan, menyadarkannya agar tidak terjebak dalam kegelapan. Orang berbuat dosa tentu karena ada dosa-dosa sebelumnya.

"Al-jannatu tahta aqdaamil ummahaat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh sebab itu kami mendorong tim satgas agar dalam menangani anak punk, saat penjaringan, bisa membawa anak punk tersebut ke rumahnya terlebih dahulu untuk meminta maaf dan meminta doa restu ibu," katanya.

 

Koropak.co.id - Pembinaan, Kembalikan Anak Punk Ke Fitrahnya (2)

 

Baca : Aktif Berkegiatan Sosial, Komunitas Punk Tidak Selalu Negatif!

 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram menilai program penanganan anak punk merupakan inisiatif yang luar biasa. Menyoal kebutuhan anggaran yang diprediksi mencapai Rp 268 juta, tidak menjadikan sebuah masalah mengingat ada dana CSR yang merupakan wujud dukungan dari para pengusaha.

"Soal kebutuhan anggaran, tidak begitu bermasalah karena ada CSR. Jadi meskipun belum masuk dalam penganggaran pemerintah daerah, dukungan dana untuk pelaksanaan program penanganan anak punk bisa dilaksanakan dengan dukungan dana CSR," katanya.*

 

Baca : Belum Ada Tindakan yang Bisa Sampai Ke Akar Permasalahan Anak Punk


Berita Terkait