Masalah Anak Punk Tak Serta Muncul Tanpa Ada Desain Terstruktur

Rabu, 12 Februari 2020 17:00 Eris Kuswara Daerah

Masalah Anak Punk Tak Serta Muncul Tanpa Ada Desain Terstruktur


Koropak.co.id - Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH. M. Aminudin Busthomi, M.Ag menuturkan MUI menanggapi serius polemik permasalahan penanganan anak punk di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

"Permasalahan anak punk sudah menjadi problem sosial, sehingga harus bisa ditangani hingga ke akarnya. Munculnya permasalahan anak punk, sebenarnya bukan menjadi hal yang baru, sebab sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita tidak bisa acuh tak acuh melihat fenomena anak punk saat ini," kata Aminudin saat dijumpai Koropak, Selasa (11/2/2020).

Permasalahan anak punk, kata Aminudin, sudah menjadi problem sosial yang harus ditangani secepat mungkin agar tidak semakin menyebar. Untuk menangani anak punk, harus secepatnya bisa mencari benang merah dan menganalisanya.

"Permasalahan anak punk tidak serta merta muncul tanpa ada desain yang terstruktur. Oleh karena itu, masalah anak punk sudah menjadi tugas kita bersama, khususnya aparat, pemerintah serta dinas terkait," ucapnya.

Unsur pemerintah, kata Aminudin, juga harus bisa menjelaskan permasalahan anak punk secara detail kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.

"Dari keberadaan anak punk, sudah jelas mengganggu ketertiban. Khususnya di Kota Tasikmalaya yang memiliki Perda. Sehingga sudah jelas, permasalahan ini melanggar pasal yang ada pada perda. Otomatis, karena sudah ada payung hukumnya, maka harus ada sanksi bagi yang melanggar," kata Aminudin.

 

Unsur pemerintah
harus bisa menjelaskan
permasalahan anak punk secara detail
kepada masyarakat agar tidak
menimbulkan keresahan.

 

 

Koropak.co.id - Masalah Anak Punk Tak Serta Muncul Tanpa Ada Desain Terstruktur (2)

 

Baca : Saamparan Samak Tepis Stigma Negatif Tentang Punk

 

Masalah anak punk juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebatas tindakan kuratif saja, tetapi harus ada pembinaan yang berkelanjutan. Alasannya karena kebanyakan anak punk merupakan generasi muda yang berusia produktif.

"Oleh karena itu, pemegang kebijakan harus bisa mempunyai political will yang baik dalam merancang program pembinaan anak punk. Sebab, anak punk ini berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari korban broken home, ditinggalkan orangtua atau memang orangtuanya menelantarkan anaknya begitu saja," tutur Aminudin.

Untuk mengimplementasikan program tersebut, ucap Aminudin, harus bisa diklasifikasikan dan dilakukan pemetaan agar bisa diselesaikan hingga tuntas sesuai dengan hasil dari investigasi dan pemetaan di lapangan.*

 

Baca pula : Ganti Judul Program Jadi Penanganan Anak Jalanan


Berita Terkait