Pembinaan Anak Punk, Mesti Mampu Lakukan Pendekatan Humanis

Kamis, 13 Februari 2020 22:53 Erni Nur'aeni Daerah

Pembinaan Anak Punk, Mesti Mampu Lakukan Pendekatan Humanis


Koropak.co.id - Banyak paradigma buruk mengenai anak punk. Masyarakat mengartikan mereka sebagai individu yang selalu berkeliaran di jalanan. Bahkan usia mereka cukup beragam, dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa.

Hal yang membuat miris, banyak pula perempuan belia yang nampak bergabung dengan gerombolan tersebut. Menyikapinya, TNI bersama stakeholder di Kota dan Kabupaten menyiapkan program Penanganan Anak Punk yang akan dilaksanakan di pertengahan Februari 2020 ini.

Program yang merupakan buah dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020, dilanjut Rakor Penanganan Anak Punk pada 7 Februari 2020 tersebut, merupakan upaya agar mereka tidak kembali turun ke jalanan dan menjalani hidup lebih baik.

Dijumpai Koropak, Rabu (12/2/2020), salah seorang seniman sekaligus Ketua Komunitas Cermin Tasikmalaya (KCT), Ashmansyah Timutiah menuturkan, punk baginya merupakan sekelompok masyarakat yang termarjinalkan, kemudian mereka mengekspresikan sebuah perlawanan, kemarahan, kekesalan, dan kekecewaan lewat tampilan dan aksi hidup anti kemapanan.

"Bahkan, punk mengekspresikan bentuk protes mereka lewat musik dan lirik berisikan atas ketidakadilan rezim pemerintah," ujar Ashmansyah Timutiah yang akrab disapa Acong.

Namun sayangnya, di mata masyarakat kehadiran anak punk dianggap sebagai wujud kemiskinan, kebobrokan moral, etika, dan korupsi yang terjadi di semua kalangan.

"Jangan sampai punk itu diadili seperti sebuah hal yang najis atau haram, namun harus dijadikan sebuah fenomena yang harus diselesaikan dengan tepat. Jangan seperti ucapan tokoh besar di Kota Tasikmalaya yang kala itu menyatakan 'jika tidak bisa dibina, maka binasakan saja'. Ungkapan tersebut tidak mencerminkan kepribadian dan kewibawaan seorang tokoh terpandang di daerah," tutur Acong.

 

Soal penanganan anak punk
Pernah ada tokoh di Tasikmalaya
yang menyatakan
"Jika tidak bisa dibina, maka binasakan saja"
Ungkapan tersebut tidak mencerminkan
kepribadian dan kewibawaan
Seorang tokoh terpandang di daerah

 

Koropak.co.id - Pembinaan Anak Punk, Mesti Mampu Lakukan Pendekatan Humanis (2)

 

 

Baca : Silaturahmi Ke KPAID, Dandim Diskusi Soal Penanganan Anak Punk 

 

Dalam pembinaannya, ucap Acong, tim satgas harus bisa masuk ke dunia mereka, membaca karakter mereka dengan jelas. Bila ingin membawa mereka ke dalam program yang telah disiapkan, harus dilakukan secara perlahan, halus dan bertahap.

"Tidak bisa kita paksa mereka untuk dibina. Namun bukan hal mustahil, jika kita melakukan pendekatan yang tepat, akan ada dari mereka yang mau untuk ikut dibina," katanya.

Diakui Acong, dalam beberapa tahun ia pernah hidup dengan anak punk di Gedung Kesenian Tasikmalaya dan Dokar. Bahkan sempat mengadakan konser punk di eks Gedung Garuda dan difasilitasi oleh komunitasnya. Jadi, Acong mengetahui pasti seperti apa anak punk yang benar-benar punk.

"Pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka, bukan memaksanya masuk dalam program yang sudah ada. Termasuk menjejalkan mereka ke dalam program Wirausaha Baru (WUB). Jika anaknya tidak mau, tidak akan bisa dipaksakan," tuturnya.

Sebetulnya, ucap Acong, program pembinaan sudah cukup bagus, namun justru kewajiban pembinaan ada pada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, bukan oleh pihak lain.

"Penangkapan anak punk oleh Satpol PP pun tidak efektif karena hanya didata dan diberi hukuman ringan yang justru tidak memberikan efek jera. Pasca diberi hukuman ringan, anak punk diserahkan ke Dinsos. Nah yang disayangkan, bentuk pembinaannya di Dinsos seperti apa karena selama ini banyak dari mereka yang kembali ke jalan setelah dibina," kata Acong.*

 

Baca pula : MUI Dukung Perwujudan Kota Tasikmalaya Zero Punk

 


Berita Terkait