MUI Dukung Perwujudan Kota Tasikmalaya Zero Punk

Jum'at, 14 Februari 2020 12:35 Eris Kuswara Daerah

MUI Dukung Perwujudan Kota Tasikmalaya Zero Punk


Koropak.co.id - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH. M. Aminudin Bustomi, M.Ag menyatakan MUI mendukung para pemangku kebijakan melaksanakan program Penanganan Anak Punk bertajuk "Bisakah Anak Berubah" yang merupakan buah Focus Group Discussion (FGD) pada 9 Januari 2020 dilanjut Rakor Penanganan Anak Punk pada 7 Februari 2020.

"MUI Kota Tasikmalaya pun akan mendukung Kota Tasikmalaya zero accident dan zero punk, sehingga bisa mewujudkan Kota Tasikmalaya from zero to hero. Dari konsepsi agama, MUI akan berkontribusi dengan mengajarkan keagamaan sesuai dengan kondisi akal dan umur dari anak punk itu sendiri. Karena kebanyakan dari mereka sedang dalam usia produktif," kata Aminudin saat dijumpai Koropak, Rabu (12/2/2020).

Di Kota Tasikmalaya, kata Aminudin, banyak lembaga keagamaan yang siap berkolaborasi dan berbagi tugas serta bersinergi positif untuk menangani masalah anak punk.

"Kami meyakini, semua manusia memiliki sifat baik. Adapun para anak punk yang ada di jalanan ini, mereka didoktrin, di-brainwash dengan pola tersebut. Maka sudah sepatutnya kita harus membantu untuk mengembalikan mereka ke fitrahnya," tuturnya.


Di Kota Tasikmalaya,
banyak lembaga keagamaan yang
siap berkolaborasi dan berbagi tugas
serta bersinergi positif untuk
menangani masalah anak punk.

 

 

Koropak.co.id - MUI Dukung Perwujudan Kota Tasikmalaya Zero Punk (2)

 

 

Baca : Pembinaan Anak Punk, Mesti Mampu Lakukan Pendekatan Humanis

 

Kepada pemerintah, kata Aminudin, khususnya Dinas Sosial, penanganan tidak bisa dilakukan alakadarnya saja. Harus dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematik meskipun konsekuensinya membutuhkan budgeting. Artinya, Dinas Sosial harus melakukan pembinaan serta melakukan tindakan-tindakan preventif.

"Jangan hanya dibina saja tetapi setelah selesai dibiarkan begitu saja. Terlebih 'dinamika bangsa' yang seperti ini berpotensi memicu kriminalitas tatkala kondisi ekonomi tidak menentu," katanya.


Dorong pemerintah untuk secepatnya
membuat sebuah perda atau perwalkot
sebagai payung hukum untuk
menangani permasalahan anak punk.

 

MUI, ucap Aminudin, sudah sering menggelar kegiatan berkumpul bersama anak jalanan dan memberikan pencerahan dari sisi agama sebagai upaya pembekalan dini agar mereka dapat kembali ke fitrahnya.

"Oleh sebab itu, kami mendorong pemerintah untuk secepatnya membuat sebuah perda atau perwalkot sebagai payung hukum untuk menangani permasalahan ini," tutur

Aminudin.Demi lancarnya koordinasi, ucap Aminudin, diharap ada pertemuan berkala sehingga akan ada evaluasi rutin terkait programnya sudah sampai mana, sejauh mana efektivitasnya, dan lain hal," ujarnya.*

 

Baca pula : Mediasi Dengan Keluarga, Tangani Anak Punk Bawah Umur

 

 


Berita Terkait