Raperda Pengembangan UMKM, Komitmen Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 18 Februari 2020 19:08 Clara Aditia Parlemen

Raperda Pengembangan UMKM, Komitmen Penguatan Ekonomi Kerakyatan


Koropak.co.id - Wakil Walikota Tasikmalaya, Drs. H. M. Yusuf menyampaikan terimakasih atas sejumlah masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Tasikmalaya atas Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekusor Narkotika.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (18/2/2020), Yusuf menyampaikan terimakasih atas masukan dari fraksi. Yusuf pun memberikan pandangan atas Raperda Usul Prakarsa DPRD tentang Pengembangan UMKM.

"Sejalan visi misi pembangunan Kota Tasikmalaya, pengembangan UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, memperkuat daya saing pelaku usaha dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan berbasis lokal," katanya.

Upaya tersebut, ucap Yusuf, diharapkan dapat menghasilkan pelaku usaha berdaya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan iklim usaha yang sehat. Tumbuhnya iklim usaha sehat, dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

"UMKM merupakan urusan pemerintah wajib, kewenangan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Didorong agar pemerintah daerah dapat menumbuhkembangkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dan Perpu, yang diartikan membentuk Perda berkenaan dengan UMKM," katanya.

 

Koropak.co.id - Raperda Pengembangan UMKM, Komitmen Penguatan Ekonomi Kerakyatan (2)

 

Baca : Raperda Pengembangan UMKM Lindungi Produk Unggulan Kota Tasikmalaya

Dalam perundang-undangan, kata Yusuf, substansi Perda tentang UMKM minimal mencakup pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, dan dukungan kelembagaan.

"Kami sangat mengapresiasi atas inisiatif dewan, yang telah mengusulkan Raperda tentang Pengembangan UMKM. Kami harapkan raperda tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap pembahasan, pengkajian dan penelitian, agar dapat segera disahkan dan diimplementasikan," kata Yusuf.*

 

Baca pula : Gembar Gembor Pemberdayaan UMKM Tapi Tidak Punya Payung Hukum