Kinerja Belum Optimal, Forum CSR Kota Tasikmalaya Akan Dievaluasi

Senin, 24 Februari 2020 12:57 Clara Aditia Daerah

Kinerja Belum Optimal, Forum CSR Kota Tasikmalaya Akan Dievaluasi


Koropak.co.id - Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi menyatakan akan mengevaluasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Tasikmalaya yang dibentuk Bapelitbangda pada Februari 2018 lalu. Evaluasi akan dilakukan karena kinerja Forum CSR dinilai belum optimal dalam mendorong partisipasi CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya.

Dijumpai Koropak, Senin (24/2/2020), Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tasikmalaya itu menuturkan Forum CSR berperan dalam mengatur alur harmonisasi, menampung CSR dari perusahaan, sebagaimana sudah ditugaskan melalui Perda.

"Kita akan kaji tingkat efektivitas dan tingkat kepedulian perusahaan dalam melaksanakan CSR sejak diterbitkan Perda. Kita juga akan evaluasi implementasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) karena kami memandang belum maksimal," katanya.

Dewan, kata Andi, akan mengevaluasi tingkat kinerja Pemkot Tasikmalaya dalam menyosialisasikan pemahaman CSR kepada perusahaan yang masih jauh dari maksimal sehingga kelihatannya kepedulian dari perusahaan terhadap CSR tidak optimal.

"Dalam Perda, yang kebetulan saya ketua pansusnya kala itu, dijelaskan bahwa CSR dipandang sebagai alternatif pendanaan di luar APBD untuk memacu pembangunan di Kota Tasikmalaya. Sebab kami mencatat ada tiga pilar pembiayaan pembangunan, yakni APBD, investasi, dan CSR," kata Andi.

 

Dewan akan mengevaluasi
tingkat kinerja Pemkot Tasikmalaya
dalam menyosialisasikan pemahaman CSR
kepada perusahaan yang masih jauh
dari maksimal sehingga kelihatannya
kepedulian dari perusahaan
terhadap CSR tidak optimal.

 

 

Koropak.co.id - Kinerja Belum Optimal, Forum CSR Akan Dievaluasi (2)

 

Baca : Dengan Alokasi CSR, Pembangunan Masjid Agung Mangkubumi Bisa Dilanjutkan

 

Adanya Perda, kata Andi, menjadi payung hukum untuk melakukan inventarisasi kembali perusahaan-perusahaan yang sudah menyalurkan CSR, yang belum, dan yang susah menyalurkan CSR.

"Di Kota Tasikmalaya sendiri, jelas banyak perusahaan, mulai perusahaan kecil, menengah dan besar. Kami berharap mereka melakukan kepeduliannya, berkontribusi melalui CSR, karena mereka menjalankan usahanya di Kota Tasikmalaya," tuturnya.

 

Adanya Perda, menjadi payung hukum
untuk melakukan inventarisasi kembali
perusahaan-perusahaan yang
sudah menyalurkan CSR, yang belum,
dan yang susah menyalurkan CSR.

 

Dalam perda dijelaskan bahwa CSR disalurkan dalam bentuk fisik bukan dana. Masyarakat sebagai penerima manfaat, hanya menerima manfaatnya saja. Contohnya perusahaan A memberikan bantuan berupa sarana pendidikan. Pihak sekolah hanya menerima fisiknya saja, tidak dalam bentuk uang. Tujuannya, guna menghindari penyimpangan CSR.*

 

Baca pula : Dua Tahun Dibentuk, Apa Kabar Kinerja Tim Fasilitasi CSR Kota Tasikmalaya

Baca pula : Maman Darusman: Bisakah Pemerintah Transparan Dalam CSR?


Berita Terkait