Maman Darusman: Bisakah Pemerintah Transparan Dalam CSR?

Selasa, 25 Februari 2020 08:33 Clara Aditia Daerah

Maman Darusman: Bisakah Pemerintah Transparan Dalam CSR?


Koropak.co.id - Kemajuan teknologi mendorong kemudahan akses informasi dan transparansi publik. Maka bukanlah sebuah hal mustahil jika masyarakat menginginkan adanya transparansi pemerintah dalam setiap programnya. Pun demikian dalam program Corporate Social Reponsibility (CSR).

Masyarakat menuntut kesiapan pemerintah untuk adanya transparansi dalam pengelolaan CSR. Tujuannya baik, agar masyarakat bisa ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan pengelolaan CSR sehingga CSR bisa dikelola sebaik-baiknya.

Dijumpai Koropak, Senin (24/2/2020), Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Maman Darusman menuturkan untuk CSR, perlu ada pendataan ulang pelaku usaha yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, untuk diklasifikasikan perusahaan mana yang sudah melaksanakan CSR dan perusahaan mana yang belum.

"Tujuannya, agar para perusahaan bisa tertib dalam kontribusi sebagai wujud kepedulian terhadap kemajuan pembangunan di Kota Tasikmalaya," katanya.

 

Tingkatkan pelayanan publik
berbasis teknologi informasi,
Dengan migrasi dari sistem informasi
manual ke digital sehingga
lebih optimal, tepat dan cepat.

 

Baca : Wujudkan Pemerintahan Dengan Keterbukaan Akses Informasi

 

Koropak.co.id - Maman Darusman Bisakah Pemerintah Transparan Dalam CSR

 

Baca : Kinerja Belum Optimal, Tim Fasilitasi CSR Akan Dievaluasi


Dikatakan Maman, CSR merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan di luar APBD. Oleh sebab itu, perlu ada optimalisasi agar potensi-potensi CSR bisa lebih maksimal lagi terkumpul.

"CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Hal ini bisa didorong tergantung pada good will atau komitmen pemerintah. Terlebih di Kota Tasikmalaya sendiri sudah ada perdanya, yakni Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kota Tasikmalaya," katanya.

Jadi, ucap Maman, evaluasi tim fasilitasi CSR Kota Tasikmalaya sangat perlu dilakukan karena turut membuktikan sejauh mana pemerintah mengimplementasikan perda tersebut.


Evaluasi tim fasilitasi
CSR Kota Tasikmalaya sangat perlu
dilakukan karena turut membuktikan
sejauh mana pemerintah
mengimplementasikan perda.


Untuk sanksi administrasi atas perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, Maman menilai sejauh ini tidak melihat ada penerapan sanksi. Namun, justru yang lebih baik bukanlah menjatuhkan sanksi, melainkan dorongan pemerintah untuk terus menerus melakukan pendekatan ke perusahaan yang tidak melaksanakan CSR agar lebih patuh dalam melaksanakan CSR.*

 

Baca : Transparansi Jadi Daya Tarik Salurkan CSR Lewat Program Pemerintah


Berita Terkait