Transparansi Jadi Daya Tarik Salurkan CSR Lewat Program Pemerintah

Selasa, 25 Februari 2020 15:47 Clara Aditia Daerah

Transparansi Jadi Daya Tarik Salurkan CSR Lewat Program Pemerintah


Koropak.co.id - Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Ing. M. Rijal AR Sutadiredja, M.AB menilai transparansi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) di pemerintah daerah akan menjadi daya tarik bagi perusahaan lain untuk menyalurkan CSR-nya lewat program pemerintah.

Dijumpai Koropak, Selasa (25/2/2020), Rijal menyampaikan sebagai contoh, di Semarang untuk program CSR, antusias perusahaan begitu tinggi. Bahkan sampai-sampai perusahaan memberikan penawaran kepada pemerintah untuk menyalurkan CSR-nya ke program tertentu yang telah dipilih perusahaan tersebut.

"Jadi, kuncinya adalah transparansi. Mau bagaimana perusahaan tertarik menyalurkan CSR-nya lewat pemerintah jika pemerintahnya sendiri tidak transparan. Oleh sebab itu, kami sangat menyarankan agar pemerintah dapat mengajak perusahaan mulai dari awal perencanaan program-program penyaluran CSR sampai pelaksanannya," kata Rijal.

Untuk keterlaksanaan program CSR lewat program pemerintah, kata Rijal, sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya.

"Kami menilai transparansi CSR di Kota Tasikmalaya perlu dievaluasi kembali demi meningkatkan minat perusahaan menyalurkan CSR-nya lewat pemerintah. Jangan sampai seperti sekarang, banyak perusahaan yang berjalan sendiri menyalurkan CSR-nya. Pun begitu dengan pemerintah, alangkah baiknya melibatkan perusahaan sejak awal perencanaan, jangan tiba-tiba menawarkan program yang sudah disusun," katanya.

 

Untuk keterlaksanaan program CSR
Melalui program pemerintah
sangat bergantung pada upaya
pemerintah dalam melakukan
pendekatan kepada perusahaan-perusahaan
yang ada di Kota Tasikmalaya.

 

Baca pula :

- Wujudkan Pemerintahan Dengan Keterbukaan Akses Informasi

- Maman Darusman : Bisakah Pemerintah Transparan Dalam CSR

 

Perusahaan, kata Rijal, juga mundur dari program pemerintah jika transparansinya minim. Jelas ini akan berdampak pada menurunnya penyerapan CSR lewat program pemerintah.

"Potensi CSR di Kota Tasikmalaya sangat besar, tapi tercatat CSR yang disampaikan lewat program pemerintah hanya sebagian kecilnya. Minimal kita dorong penyaluran CSR bisa mencapai 30 persen dari total potensi yang ada. Bagaimanapun juga, CSR menjadi solusi meringankan beban APBD dalam melaksanakan program-program pembangunan pemerintah mengingat CSR merupakan alternatif pendanaan non APBD," kata Rijal.

 

CSR dapat bisa membantu pemerintah
dalam program pembangunan,
namun tetap harus dapat sejalan
dengan visi misi pemerintah.
Jangan sampai penyaluran CSR
salah tempat bahkan salah sasaran.

 

CSR, kata Rijal, mesti dapat bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, namun tetap harus dapat sejalan dengan visi misi pemerintah. Jangan sampai penyaluran CSR salah tempat bahkan salah sasaran. Apalagi CSR disalurkan hanya pada program yang tidak produktif atau monumental saja.

"Untuk meningkatkan partisipasi CSR, pemerintah harus mampu menjalankan amanat perda, serta melakukan pendekatan lewat partisipatif, kemitraan dan kesepakatan. Misalnya menawarkan program CSR sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut. Contohnya CSR dari perusahaan bangunan, ya ke perusahaan tersebut kita tawarkan program CSR di bidang pembangunan," katanya.*

 

Baca pula : Bukan Tidak Transparan, Perusahaan di Tasikmalaya Bandel Laporan Soal CSR

 


Berita Terkait