Bupati Tasikmalaya Sambut Putusan MA Soal Tarif Iuran BPJS

Selasa, 10 Maret 2020 11:38 D. Farhan Kamil Daerah

Bupati Tasikmalaya Sambut Putusan MA Soal Tarif Iuran BPJS

 

 

Koropak.co.id - Menyusul dibatalkannya kenaikan tarif iuran Badan Penylenggara Jaminan Sosial (BPJS) setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto menyambut suka cita.

Dengan dibatalkannya kenaikan tarif tersebut, maka tarif iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu, Rp 25.500 untuk kelas 3, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1.

Menurut Bupati, dengan adanya pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS, beban PAD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar sekitar Rp 117 milyar, menjadi sedikit longgar. Karena dengan kenaikan iuran tersebut, jelas sangat membebani daerah hampir separuh PAD yakni sekitar Rp 46,5 milyar yang sebelumnya sekitar Rp 26 milyar.

"Di sisi lain, PAD kita tahun ini tersedot untuk biaya penyelenggaraan Pilkada serentak sekitar Rp 90 milyar," kata Ade, Selasa (10/3 /2020).

Dengan tarif iuran BPJS kembali normal terang Ade, tentu saja bakal ada tambahan kuota bagi masyarakat miskin yang harus ditanggung BPJS-nya oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya.

"Tahun ini kita telah menargetkan sebanyak 101.736 orang warga miskin yang akan kita cover iuran BPJS-nya setelah disesuaikan dengan kenaikan harga. Dengan adanya putusan MA tersebut, cakupan jumlah warga miskin untuk BPJS, jelas bertambah. Inilah yang melegakan Pemda Kabupaten Tasikmalaya," ujar Ade.


Baca : Demi Santri Pemkab Tasikmalaya Bakal Luncurkan Kartu Sakti

 

Lebih lanjut Bupati menegaskan, keberadaan BPJS sesungguhnya tidak menyelesaikan secara utuh persoalan beban masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan murah.

Sejauh ini, BPJS semata-mata, hanya menjamin biaya pengobatan berdasar tarif kelas rumah sakit (RS). Sementara kemampuan RS melayani pasien, seperti minimnya ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien atau kemampuan tindakan pengobatan lainnya, tidak menjadi bagian pelayanan BPJS.

"Sehingga ketika obat tidak ada, pasien tetap harus bayar lagi, pasien harus antri berhari-hari karena terbatasnya kemampuan RS. Di Hasan Sadikin contohnya, tetap pasien harus membayar lagi. Belum untuk transportasi. Sehingga Pemda tetap harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk menutup pasiennya yang tidak mampu," tuturnya.

 

Baca : DPRD Kota Tasikmalaya Menilai Tarif BPJS Naik Akan Beratkan Peserta

Baca : BPJS Naik 100 Persen, Walikota Tasikmalaya Harapkan Evaluasi Nasional

 

Pembebanan kenaikan tarif iuran BPJS tersebut tambah Ade, ditanggung oleh Pemda, tanpa melihat kemampuan Pemda itu sendiri, sehingga terpaksa Pemda harus memangkas kebutuhan masyarakat lainnya yang bersumber dari PAD.

"Sangat terasa berat bagi Pemda yang PAD-nya sangat kecil seperti Kabupaten Tasikmalaya. Bila Pemda terlambat bayar, maka langsung dilakukan pemotongan anggaran dari Menkeu, sementara bila BPJS telat bayar ke RS, RS terpaksa harus ngutang ke pihak ketiga seperti perbankan," ucapnya.*

 

Lihat : Terkait BPJS, Dewan Tegaskan Masih Banyak PR