Patut Ditolak! Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Eksploitasi Kaum Buruh

Jum'at, 13 Maret 2020 16:26 Eris Kuswara Parlemen

Patut Ditolak! Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Eksploitasi Kaum Buruh


Koropak.co.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, SH mengapresiasi aksi yang dilakukan Forum Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya dalam upaya penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Jumat (13/3/2020).

"Kami apresiasi aksi PMII yang menunjukan kepeduliannya terhadap kaum buruh. Menurut kami, RUU tersebut akan berdampak pada terampasnya hak-hak buruh," katanya.

Ditambahkan Aslim, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan berkenaan dengan pembahasan undang-undang.

"Oleh sebab itu, selama item-item tersebut merugikan masyarakat, maka kami sepakat dengan masukan yang diberikan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Andi Warsandi, SE. Menurutnya, dewan akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dewan sebaik mungkin, sehingga aspirasi yang disampaikan kali ini akan diteruskan hingga ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini DPR RI.

"Semangat dan pandangan kami sama, menolak beberapa poin yang ada dalam RUU Omnibus Law yang dinilai membawa dampak buruk bagi buruh. Semoga Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR RI, bisa cerdas dan cermat dalam melakukan kajian apapun yang akan disahkan, terlebih kebijakan nasional agar nantinya dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan malah memberikan mudarat," tutur Andi.

 

Koropak.co.id - Patut Ditolak! Omnibus Law Cipta Kerja Bakal Eksploitasi Kaum Buruh (2)

 

Baca : PMII Tasikmalaya: Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh seperti Kerja Rodi

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya sekaligus Ketua Fraksi PKS, Dede Muhammad Muharram mengatakan, Fraksi PKS memiliki 3 catatan mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Catatan pertama, RUU Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, harus memiliki azas keadilan, namun sayangnya RUU berindikasi akan mengeksploitasi kaum buruh dan menguntungan investor.

"Bahkan dalam RUU itu juga ada poin yang menyatakan pencabutan pekerja tetap, yang tentunya menguntungkan para pengusaha untuk mengeluarkan pekerjanya kapan saja seenaknya saja," katanya.

Catatan terakhir, kata Dede, jangan sampai Omnibus Law disahkan karena akan terjadi sentralisasi kebijakan yang bisa jadi tidak selaras dengan budaya di daerah, sebab sebagaimana diketahui aturan yang dibentuk di daerah, meskipun menginduk kepada aturan pusat, tapi tetap menyesuaikan dengan adat dan budaya di daerah.*

 

Baca pula : Banyak Aturan Diskriminatif, Serikat Buruh Tolak Keras RUU Omnibus Law