Edaran Walikota, Penimbun Bahan Kebutuhan Pokok Diancam Pidana

Sabtu, 21 Maret 2020 19:34 Dede Hadiyana Daerah

Edaran Walikota, Penimbun Bahan Kebutuhan Pokok Diancam Pidana


Koropak.co.id - Setelah diputuskannya Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh Kepala BNPB dan arahan dari Gubernur Jawa Barat kepada Kepala Daerah se-Jawa Barat untuk membuat kebijakan masing-masing dalam hal dari dampak penyebaran virus corona pada sisi ekonomi.

Guna mengantisipasi terjadinya kepanikan masyarakat pada pada kebutuhan bahan pokok, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan Surat Edaran Walikota Tasikmalaya Nomor 510/ 1016-DisKUMKM Perindag tentang Larangan Penimbunan Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting.

Tertuang dalam Surat Edaran yang ditetapkan 19 Maret 2020 tersebut, Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan hal-hal penting demi menjaga situasi dan kondisi Kota Tasikmalaya agar tetap kondusif.

"Hal yang harus diperhatikan yakni tidak berlebihan dalam berbelanja, terutama barang kebutuhan pokok atau barang penting. Pelaku usaha diimbau membatasi penjualan konsumsi yang berbelanja secara berjenjang, serta tidak memanfaatkan situasi dengan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat seperti menimbun barang karena kini ada aturan pidananya," ujarnya.

 

Koropak.co.id - Edaran Walikota, Penimbun Bahan Kebutuhan Pokok Diancam Pidana (2)

 

Baca : Tetap Bijak Dalam Pola Konsumsi, Stok Bahan Pokok di Kota Tasikmalaya Aman

 

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, pada Pasal 107 disebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 milyar.

"Aturan pidana tersebut turut kami terapkan di Kota Tasikmalaya," katanya.

Selanjutnya pada Pasal 108 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 10 Milyar.

"Surat Edaran tersebut merupakan wujud komitmen kami untuk menghindarkan terjadinya penimbunan, juga panic buying yang berisiko menyebabkan kelangkaan pangan yang dapat memicu terjadinya inflasi akibat ketidakseimbangan antara supply atau distribusi dan demand atau kebutuhan," katanya.*

 

Baca : Sok Terjamin Hingga Juni 2020, Masyarakat Diimbau Jangan Belanja Berlebihan

 

 


Berita Terkait