Sesuai SOP, Penanganan Pasien Dalam Pengawasan Itu Mahal

Kamis, 26 Maret 2020 20:17 D. Farhan Kamil Daerah

Sesuai SOP, Penanganan Pasien Dalam Pengawasan Itu Mahal


Koropak.co.id - Gencarnya Pemerintah Indonesia saat ini mulai dari pusat hingga daerah dalam rangka penanganan pandemi virus corona (covid-19), telah menumbuhkan pemahaman cukup baik terkait virus tersebut. Namun juga muncul kekhawatiran tidak kecil bahkan jadi ketakutan di masyarakat.

Seiring dengan kekhawatiran itu pula, masyarakat terdorong untuk lebih jauh memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit. Bahkan karena flu atau batuk serta demam biasa, akibat merasa datang dari daerah (zona merah), atau merasa pernah kontak langsung dengan orang yang sedang mengalami flu atau batuk dan demam, kini masyarakat berdatangan ke puskesmas-puskesmas dan sebagian memaksa untuk memeriksa kesehatan di rumah sakit.

"Dengan adanya upaya pemerintah melalui pemeriksaan suhu tubuh terhadap warga yang baru pulang dari beberapa kota yang masuk dalam zona merah. Maka ini dimungkinkan ke depan akan terjadi peningkatan jumlah orang dalam pemantauan (ODP). Bahkan sebagian ODP ini menjadi PDP jika dirujuk ke RSUD SMC," kata Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto kepada Koropak, Kamis (26/3/2020).

 

Baca : Pasien Meninggal Terus Bertambah, Masyarakat Diminta Lebih Patuh Social Distancing

 

Menyangkut soal penanganan PDP, kata Bupati Ade, maka tidak terlepas dari urusan alat pelindung diri (APD) yang harus digunakan petugas kesehatan. Dan sesuai SOP di rumah sakit, satu pasien ditangani 10 petugas kesehatan selama 14 hari. Untuk satu set APD standar ruang isolasi, dibutuhkan rata-rata Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

"Maka jika untuk 1 PDP ditangani 10 petugas kesehatan selama 14 hari, jumlah investasi yang harus dikeluarkan untuk satu PDP adalah Rp 280 juta dengan asumsi 14 hari x 10 petugas kesehatan x Rp 2 juta," tutur Ade.

Itu baru soal APD, belum lagi untuk biaya rapid test (screening) dan pemeriksaan swab tenggorokan untuk mengetahui pasti positif atau negatif corona dan itu dilakukan di Bandung yang juga memerlukan biaya tidak sedikit.

 

Baca : Bubarkan Kerumunan Orang, Polres Tasikmalaya Tegakkan Aturan Social Distancing

 

Oleh karena itu, di tengah-tengah keterbatasan ketersediaan ADP, bupati meminta kerjasama semua pihak terutama masyarakat agar memilih mengisolasi diri di rumah dengan menerapkan hidup bersih.

"Termasuk kejelian tim kesehatan puskesmas agar lebih komprehensif sebelum merujuk pasien ODP ke rumah sakit, karena sesuai SOP rumah sakit, ODP diperlakukan sebagai PDP," tuturnya.

Bupati Ade mendorong masyarakat berstatus ODP tetap mengisolasi diri di rumah dengan pengawasan secara online melalui handphone. Petugas kesehatan puskesmas memeriksa keadaan ODP melalui telepon yang tentunya dari segi biaya, jauh lebih murah.

"Selama masa wabah corona ini, masyarakat diimbau mengikuti fatwa MUI dalam hal pelaksanaan ibadah dan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah," ucapnya.*

 

Baca : Cegah Wabah Corona, Polisi Periksa Seorang Warga Asing di Tasikmalaya

Baca : Antisipasi Sebaran Corona, Masuk Kabupaten Tasikmalaya Diperiksa Suhu Tubuh


Berita Terkait