DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kaji Skenario Bupati Soal Blocking Anggaran

Selasa, 31 Maret 2020 17:53 D. Farhan Kamil Parlemen

DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kaji Skenario Bupati Soal Blocking Anggaran

 

 

Koropak.co.id - Menyusul rencana Bupati Tasikmalaya untuk blocking dana melalui penundaan sejumlah program kegiatan pembangunan yang tidak berkorelasi prinsipil dengan kepentingan masyarakat, kesehatan dan pendidikan masyarakat, DPRD Kabupaten Tasikmalaya memandang bahwa hal itu bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan cadangan anggaran dalam menyiasati tingginya kebutuhan dana penanganan pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, SP menegaskan, pada prinsipnya DPRD dalam tataran kebijakan mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi kemudian dalam menetapkan kebijakan tersebut apalagi dengan rencana blocking anggaran, tidak berbenturan dengan aturan dan mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat secara prinsip.

"Bupati sudah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan kebutuhan dana untuk penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19 ini. Kami di Badan Anggaran (Banggar) sudah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan," kata Asep, Selasa (31/3/2020).

 

Koropak.co.id - DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kaji Skenario Bupati Soal Blocking Anggaran (2)

 

Baca : Dalam Paripurna DPRD Terapkan Pola Physical Distancing

 

DPRD kata Asep, akan segera merekomendasikan besaran anggaran yang rasional yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 kepada pemerintah daerah, serta mekanisme dan teknis pengeksekusiannya tanpa harus berbenturan dengan koridor atau aturan dan perundangan-undangan.

"Sumber anggaran Kabupaten Tasikmalaya ini sangat banyak. Antara lain dari pajak rokok (DHBCT) dan Biaya Tak Terduga (BTT). Kita akan susun anggaran secara rinci berapa kebutuhannya. Yang jelas bukan hanya pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 saja, tetapi bagaimana kita ke depan dapat menanggulangi dampak dan mengantisipasi efek domino dari kebijakan tentang Covid-19 di kehidupan masyarakat," tuturnya.

Ditanya soal besaran dana yang dapat dijadikan cadangan dana, Asep menyebutkan, untuk urusan Covid-19 ini, minimal Rp 100 milyar hingga Rp 150 milyar masih bisa dimungkinkan.

"Kita di Banggar bersama TAPD akan merinci kebutuhannya seperti apa. Jika rasional, segera kita eksekusi," ucapnya.*

 

Baca pula : Bupati Ade Ambil Langkah Populis Soal Anggaran