Minim Pemahaman, Masyarakat Anggap Restrukturisasi Sama Dengan Pemutihan

Sabtu, 04 April 2020 12:55 Eris Kuswara Parlemen

Minim Pemahaman, Masyarakat Anggap Restrukturisasi Sama Dengan Pemutihan


Koropak.co.id - DPRD Kota Tasikmalaya memberikan saran agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai kredit di bank untuk mengajukan restrukturisasi atau keringanan ke perbankan masing-masing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada para perbankan tersebut.

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Ir. Tjahja Wandawa saat berbincang bersama Koropak, Sabtu (4/4/2020).

"Pemahaman restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, di kalangan masyarakat masih sangat rendah. Sehingga masih banyak yang bingung apa kebijakan restrukturisasi ini. Pihak perbankan perlu menjelaskan secara mendetail bahwa kebijakan yang ada bukan menunda pembayaran, tetapi memberikan keringanan kredit dengan bentuk dan besarannya sesuai dengan hasil assessment dan diskusi pihak perbankan dengan debitur," kata Tjahja.

 

Baca : Restrukturisasi Kredit Ringankan Beban UMKM Terdampak Covid-19


Untuk kebijakannya sendiri, tentunya harus didahulukan bagi orang yang berpenghasilan tidak tetap, khususnya UMKM yang harus terganggu ekonominya sampai harus kehilangan penghasilan akibat terdampak Covid-19. Ingat, kebijakan restrukturisasi bukan untuk orang yang berpenghasilan tetap.

"Yo jangan semuanya meminta keringanan, karena keringanan hanya diperuntukan bagi pelaku UMKM dan mereka yang tidak berpenghasilan tetap. Termasuk juga dalam skimmingnya. Nantinya masing-masing bank akan bernegosiasi dengan debiturnya untuk menentukan bentuk keringanan yang akan diberikan," kata Tjahja yang turut hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Jalan HZ Mustofa 339A Kota Tasikmalaya, Kamis (2/4/2020).

 

Koropak.co.id - Minim Pemahaman, Masyarakat Anggap Restrukturisasi Sama Dengan Pemutihan

 

Baca : OJK, Ini Kriteria Dapat Keringanan Kredit Terkait Dampak Corona


Tjahja menuturkan DPRD hanya memberikan masukan untuk OJK dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi tersebut karena seluruh perbankan dan industri jasa keuangan, kewenangannya ada di OJK,

Oleh sebab itu, ucap Tjahja, bagi para pegiat UMKM dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang harus terhambat pembayaran pinjamannya ke perbankan akibat pandemi Covid-19, segera manfaatkan kebijakan restrukturisasi tersebut.

"Hidupnya bank itu juga berasal dari suku bunga, jika semuanya digratiskan pastinya bank akan mati. Maka kebijakan restrukturisasi ini merupakan kebijakan yang sangat luar biasa karena mempertaruhkan bisnis perbankan demi para debitur terdampak Covid-19," katanya.*

 

Baca : Kebijakan Bagi UMKM Perbankan Tidak Boleh Menolak Restrukturisasi