Guna Penanganan Covid-19, Dewan Setujui Alokasi Anggarkan Rp 24 Miliar

Selasa, 07 April 2020 22:24 Erni Nur'aeni Parlemen

Guna Penanganan Covid-19, Dewan Setujui Alokasi Anggarkan Rp 24 Miliar

 

Koropak.co.id - Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, di Ruang Rapat 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (7/4/2020). Raker tesebut dalam rangka membangun sinergitas untuk mengantisipasi dampak sosial akibat penanganan wabah corona (Covid-19).

"Agenda raker ini salah satunya untuk validasi data serta memetakan masyarakat yang mendapatkan bantuan dari provinsi maupun kota, sehingga tidak ada kecemburuan sosial serta salah sasaran," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam .

Bersama Dinas Sosial terang Dede, Komisi IV melakukan pemetaan data masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT agar tidak mendapatkan bantuan penanganan Covid-19 dari Provinsi Jawa Barat, karena hal tersebut akan memunculkan kecemburuan sosial.

"Dengan adanya akurasi data, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan dari provinsi maupun daerah, dapat merata. Data yang diusulkan ke Provinsi Jawa Barat melalui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan sekitar 99.205 Kepala Keluarga (KK). Nantinya data tersebut akan teridentifikasi dan terkoreksi oleh Provinsi. Artinya, warga yang mendapatkan bantuan BPNT maupun PKH akan masuk sebagai data double dan itu bisa dicoret," terang Dede.

 

Koropak.co.id - Pemerintah Kota Tasikmalaya Anggarkan Rp 24 Miliar

 

Baca : Pandemi Corona, Dewan Siap Dukung Kebijakan Anggaran

 

Lebih lanjut Dede menyebutkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyediakan anggaran sebesar Rp 24 miliar dari APBD untuk 41.000 Kepala Keluarga, sebagai bantuan bagi warga yang terdampak pandemi virus corona. Seperti karyawan non gaji, karyawan yang dirumahkan, tukang parkir, tukang ojek, warga usaha kecil dan lainnya.

"Anggaran tersebut untuk membantu meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Terutama mereka yang harus kehilangan penghasilannya akibat terdampak Covid-19," ujarnya.

Ia meminta kepada Dinas Sosial agar dapat memvalidasi data calon penerima bantuan serta terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi.

"Kita pikirkan solusi secara baik dan tepat demi kepentingan bersama, sehingga tidak ada polemik yang terjadi kemudian di masyarakat," kata Dede.*

 

Baca pula : Yayasan Bakti Hibahkan Tanah Untuk Pemakaman Jenazah Covid-19