Dampak Penutupan Mal Di Jawa Barat, Ancam 150 Ribu Pekerja Dirumahkan

Jum'at, 17 April 2020 21:12 Clara Aditia Nasional

Dampak Penutupan Mal Di Jawa Barat, Ancam 150 Ribu Pekerja Dirumahkan


Koropak.co.id - Imbas Corona, sebanyak 150.000 pekerja dari sedikitnya 73 pusat perbelanjaan atau mal di Jawa Barat terancam dirumahkan, dampak penutupan sementara mal saat Pandemi Corona.

Khususnya di Kota Bandung ada sekitar 21 pusat belanja dan trade center yang sudah tutup sejak akhir Maret 2020 lalu. Dalam Pandemi Corona, industri pusat perbelanjaan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak yang berakibat pekerja di pusat perbelanjaan terancam dirumahkan dan bahkan terpaksa sampai kepada pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat belum diketahui sampai kapan penutupan sementara pusat belanja berlangsung.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jawa Barat, Arman Hermawan menyatakan hampir semua pusat perbelanjaan telah melakukan penutupan sementara dan terus mengurangi aktivitas pelayanan.

"Penutupan sementara dilakukan karena adanya imbauan dan surat permintaan penutupan sementara pusat perbelanjaan dari Pemerintah baik di level kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan provinsi demi menekan sebaran wabah Corona," katanya.

Hal itu, kata Arman, mengakibatkan hampir 95 persen penyewa tenant terpaksa berhenti membuka usahanya sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Masih ada sekitar 5 persen yang mencoba untuk bertahan membuka usaha di antaranya adalah kategori supermarket, food and beverages, maupun healthy atau pharmacy.

"Khusus untuk food and beverages sudah tidak melayani makan di tempat dan hanya melayani pembelanjaan online melalui fitur Go Food atau Grab Food.

 

Koropak.co.id - Dampak Penutupan Mal Di Jawa Barat, Ancam 150 Ribu Pekerja Dirumahkan

 

 

Baca : Corona Makan Korban, Ribuan Pekerja Kota Tasikmalaya Dirumahkan

 

Jika Pandemi Corona berlangsung lebih lama lagi, kata Arman, industri bisnis usaha ritel semakin terpuruk, bahkan bisa sampai bangkrut.

"Di setiap pusat perbelanjaan di Jawa Barat juga banyak terdapat usaha mikro, kecil yang diakomodir oleh mal. Mereka inilah yang paling pertama akan merasakan dampaknya mengingat keterbatasan kapital maupun sistem pelayanannya," katanya.

Dikatakan Arman, APPBI berharap pemerintah memberikan insentif bagi industri pusat perbelanjaan karena banyak karyawan yang menggantungkan hidup setiap harinya. Dukungan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah lewat dana bantuan sosial bagi karyawan terdampak Corona juga sangat dibutuhkan.

Mulai April 2020, banyak anggota APPBI Jawa Barat, khususnya para tenant menyatakan tidak sanggup membayar sewa, biaya operasional selama penutupan sementara dan gaji karyawan, karena mereka tidak mempunyai pendapatan apapun sebagai imbas penutupan Pusat Perbelanjaan dan toko-tokonya.

Masih ada beberapa toko yang berusaha melakukan penjualan via pelayanan online, taking order maupun delivery, namun jumlahnya masih jauh belum menutupi operational cost.

"Insentif fiskal lainnya yang diharapkan APPBI berupa penangguhan pembayaran pajak-pajak, keringanan asuransi, perpanjangan jangka berlakunya perizinan, sertifikasi personil/SDM dan alat pendukung yang sudah dikeluarkan sebelumnya," katanya.

APPBI meminta pemerintah menangguhkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

APPBI juga meminta insentif dalam bentuk penghapusan pengenaan biaya minimum berlangganan, penundaan dan pemberian diskon pembayaran atas listrik dan air, PLN dan PDAM karena dampak masalah cash flow selama Pandemi Corona.*

 

Baca : Dampak Tutup Sementara Pusat Perbelanjaan, Iklim Usaha Menjadi Lesu