Sejumlah Kades di Kabupaten Tasikmalaya Menolak Pencairan Dana Desa

Selasa, 21 April 2020 15:42 D. Farhan Kamil Desa

Sejumlah Kades di Kabupaten Tasikmalaya Menolak Pencairan Dana Desa

 

Koropak.co.id - Menyusul diterbitkannya surat edaran perubahan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI tentang Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020, membuat sebagian kepala desa dilematis.

Pasalnya di dalam perubahan aturan menteri desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 menjadi peraturan Menteri Desa dan PDTT nomor 6 tahun 2020, pemerintah desa wajib menyalurkan sebagian DD untuk penanganan Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Seperti diutarakan sejumlah kepala desa di Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya, mereka menolak pendistribusian program BLT DD dari pemerintah pusat karena anggaran di DD yang diterima jumlahnya sedikit dan tidak memungkinkan untuk mencukupi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang, Totong Sukmara mengatakan, anggaran DD yang diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp 428 juta. Jika ketentuannya harus dikeluarkan 30 persen dari DD tersebut untuk program BLT DD maka jatuhnya sekitar Rp 120 juta dan tersisa sebesar Rp 308 juta.

Di Desa Puspahiang terang dia, ada 20 RT, berarti rata-rata per RT itu mendapatkan Rp 6 juta per tiga bulan atau Rp 2 juta per bulan. Dengan angka dua juta per RT, menurutnya sangat kecil dan tidak akan mencukupi jika dibagikan ke masyarakat terdampak Covid-19.

"Jika kebijakan ini dijalankan maka dikhawatirkan akan menuai reaksi tidak baik kepada ketua RT dan RW. Mereka akan menjadi sasaran warga akibat banyak warga yang tidak kebagian. Maka kita keberatan jika BLT DD itu dicairkan di tingkat desa dan dikelola desa," kata Totong, Senin (20/4/2020).

Program bantuan BLT DD ini tegas dia, seyogyanya dicairkan di tingkat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. "Kita khawatir nantinya ada gesekan di masyarakat dan akhirnya menuding pihak desa, RW dan RT tidak bisa mengelola bantuan," papar dia.

 

Koropak.co.id - Sejumlah Kades di Kabupaten Tasikmalaya Menolak Pencairan Dana Desa

 

Baca : DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dorong Pemda Tetapkan Aturan Realokasi Dana Desa


Hal senada diungkapkan Kepala Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiang, Rahmat Nugraha. Ia mengaku program BLT DD menjadi permasalahan baru seperti konflik sosial akibat pembagian yang tidak merata.

"Di satu sisi kita menyambut gembira kebijakan pemerintah yang sangat pro rakyat, namun di sisi lain, pemerintah desa cukup bingung, sebab pada akhirnya, Pemerintah Desa akan menjadi sasaran dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan," kata Rahmat.

"Kami di desa khawatir akan terjadi konflik sosial. Bukan kami tidak mau menyukseskan program pemerintah, tetapi khawatir jadi sasaran kekesalan masyarakat yang tidak kebagian program bantuan. Harapan kami adalah kejelasan mekanisme pembagian BLT DD tersebut seperti apa," ucapnya.*

 

Baca pula : Di Tengah Wabah Covid-19, Desa di Kabupaten Tasikmalaya Hotmix Jalan

 


Berita Terkait