Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jabar Jadi Polemik Di Kota Tasikmalaya

Selasa, 28 April 2020 23:22 Eris Kuswara Parlemen

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jabar Jadi Polemik Di Kota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Bantuan jaring pengaman sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kini menjadi polemik di masyarakat. Bahkan di sejumlah daerah di Kota Tasikmalaya telah terjadi penolakan.

Menyikapi persoalan tersebut, Dinas Sosial bersama DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat kerja (raker) yang dilaksanakan di ruang rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (28/4/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram mengatakan, dari raker tersebut didapatkan informasi tentang permasalahan di masyarakat terkait bantuan dari provinsi, bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara PT Kantor Pos Indonesia dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

"Sebetulnya Dinas Sosial menginginkan bahwa pembagian bantuan dari provinsi itu tidak terburu-buru didistribusikan, dikarenakan jumlahnya yang sedikit. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat karena ada yang tidak mendapatkan bantuan. Atas permasalahan yang muncul, tentunya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa komunikasi dan koordinasi adalah hal yang paling penting terlebih menyangkut masalah sensitif." kata Dede.

 

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jabar Jadi Polemik Di Kota Tasikmalaya

 

Baca : DPRD Jawa Barat Pastikan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan

 

Ditambahkan, DPRD Kota Tasikmalaya juga mendapatkan informasi yang cukup menggembirakan, dimana berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Sosial, tercatat jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan baik dari pemerintah Kota, provinsi dan pusat sebanyak 175.000 Kepala Keluarga (KK).

"intinya, alasan kami mengundang Dinas Sosial yaitu ingin mendiskusikan masalah bantuan. Karena faktanya, pembagian yang dikelola oleh PT Pos Indonesia telah menciptakan polemik. Untuk ke depan, kami menyarankan pihak eksekutif bisa melibatkan RT dan RW sehingga mereka tidak menjadi pihak yang terkena imbas dan disalahkan masyarakat. Jangan sampai ada lagi beberapa RW yang menolak bantuan," tuturnya.

Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya juga mengimbau pihak eksekutif agar anggaran pemerintah sebesar Rp 24,6 milyar yang telah disepakati DPRD Kota Tasikmalaya untuk 175.000 KK, dapat segera dieksekusi. Karena saat ini, masyarakat sudah menunggu dan sangat membutuhkan.

Lebih jauh Dede menegaskan, DPRD Kota Tasikmalaya mendorong agar pembagian bantuan berbentuk uang tunai saja, dengan melibatkan unsur RT dan RW. Sehingga nantinya terjadi perputaran uang di masyarakat.*

 

Baca : DPRD Provinsi Jawa Barat Instruksikan Bappeda Verifikasi Data Bantuan