Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Covid-19, Harus Melibatkan RT Dan RW

Jum'at, 01 Mei 2020 03:17 Eris Kuswara Parlemen

Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Covid-19, Harus Melibatkan RT Dan RW

 

Koropak.co.id - Polemik dan kekisruhan pada pelaksanaan bantuan tahap awal jaring pengaman sosial dari Provinsi Jawa Barat, mendapat sorotan DPRD Kota Tasikmalaya dalam rapat kerja dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan Forum Silaturahmi RT dan RW se-Kota Tasikmalaya, di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (30/4/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram mengatakan, informasi terjadinya kekisruhan pada pelaksanaan bantuan tahap awal dari Pemprov Jawa Barat, mendorong pihaknya untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mengakibatkan terjadi kekisruhan di masyarakat.

"Kami mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemprov dengan pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya," kata Dede.

Untuk itu, DPRD Kota Tasikmalaya meminta agar dalam rencana pembagian bantuan kepada masyarakat pada tahap berikutnya, terlebih dahulu harus dibangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial serta melibatkan para pengurus RT dan RW.

"Kami akan mendorong Walikota Tasikmalaya agar pembagian bantuan, ke depannya harus melibatkan RT dan RW. Jika tidak dilaksanakan, maka sesuai analisa kami, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terulang kembali di masyarakat," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Penyaluran Bantuan Sosial Dampak Covid-19, Harus Melibatkan RT Dan RW

 

Baca : Bantuan Jaring Pengaman SosialProvinsi Jabar Jadi Polemik di Kota Tasikmalaya

 

Lebih lanjut Dede menuturkan, untuk data jumlan calon penerima bantuan, menurut perhitungan dewan, dengan jumlah anggaran yang ada, dimungkinkan masih bisa terakomodir. Dan jika nanti ada masyarakat yang tidak terbagi maka mereka bisa segera melapor ke Dinas Sosial.

"Kondisi anggaran saat ini masih cukup signifikan. Karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, setiap OPD termasuk dewan, anggarannya dipotong sebesar 50 persen untuk penanganan Covid-19. Artinya, cadangan anggaran masih memungkinkan untuk penanganan dampak Covid-19," ujarnya.

Disebutkan, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan pendamping PKH pada 5 bulan yang lalu, bahwa untuk mengantisipasi kecemburuan di masyarakat, maka para pendamping/koordinator PKH ini harus berkomunikasi dengan RT dan RW. Sebab, sampai hari ini juga masih banyak RT maupun RW yang belum mengetahui bahwa warganya mendapatkan bantuan PKH.

"Kami sangat berharap kepada rekan-rekan pendamping PKH untuk saat ini menjauhkan dulu ego dan kami juga mengimbau kepada rekan-rekan pengurus Ketua RT dan RW agar bisa membangun komunikasi yang baik. Sehingga seluruh jajaran RT dan RW se-Kota Tasikmalaya bisa memiliki persepsi yang sama," tuturnya.*

 

Baca : Ratusan Ribu Warga Kota Tasikmalaya Rawan Orang Miskin Baru