Kebijakan Pemerintahan Terkait PSBB Dianggap Tidak Konsisten

Senin, 25 Mei 2020 15:06 D. Farhan Kamil Daerah

Kebijakan Pemerintahan Terkait PSBB Dianggap Tidak Konsisten

 

Koropak.co.id - Pegiat Komunitas Pengguna Jasa Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Barat, Sofyan Hadi, mempertanyakan sulitnya mengakses layanan jasa transportasi akibat penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan secara komprehensif semua urusan dan kepentingan masyarakat, termasuk dalam kebijakan penanggulangan covid-19. Jangan hanya berpikir bagaimana memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu menggelontorkan bantuan sosial ratusan triliun sebagai kompensasi masyarakat untuk diam di rumah.

"Upaya mendisiplinkan warga itu tidak hanya cukup dengan diberi BLT, apalagi kalau pendataannya amburadul. Mendisiplinkan warga itu ya dengan menjalankan aktifitas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan," kata Sofyan, Senin (25/5/2020).

Dalam Pandangan Sofyan, pihaknya dan yang tergabung dalam Komunitas Pengguna Jasa Transportasi Indonesia, bukanlah manusia yang bisa terus diam di rumah, apalagi tak mungkin pihaknya terdata sebagai orang yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat atau bantuan Covid 19.

 

Baca : PSBB Bidang Transportasi, Begini Aturan Batas Kapasitas Penumpang 

 

Baginya ikhtiar untuk tetap beraktifitas agar menghasilkan uang demi keluarga adalah lebih mulia, dengan catatan tentunya pemerintah menjalankan skema protokol kesehatan dalam pengaturannya.

“Kita tentu saja sangat dirugikan, terganggu dan mempertanyakan bagaimana sektor jasa transportasi tidak bisa berjalan sepenuhnya. Kita butuh layanan transportasi baik pesawat, kereta api maupun bus kota untuk aktifitas kerja dan ekonomi kita. Bagaimana tanggungjawab pemerintah dan para pengusaha jasa transportasi ini?” Tegas Sofyan.

Menurut Sofyan pihaknya tak segan mengajukan gugatan class action kepada pemerintah dan pengusaha jasa transportasi atas kerugian masyarakat yang biasa menggunakan jasa transportasi.

“Bukan kita membangkang atas kebijakan PSBB, tapi justru mempertanyakan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 ini yang tidak komprehensif dan tidak konsisten” ujarnya.*

 

Baca : Grup Primajasa Tak Ingin Menjaadi Media Pemicu Penyebaran Covid-19