Imbas Covid-19, Launching Mal Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tertunda

Kamis, 28 Mei 2020 16:45 Eris Kuswara Daerah

Imbas Covid-19, Launching Mal Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tertunda


Koropak.co.id - Mal Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya akan dilaunching pada Oktober 2020 terpaksa ditunda hingga tahun 2021 mendatang. Hal itu, selain karena mempertimbangkan kondisi saat ini berkenaan dengan wabah Covid-19, juga adanya pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah daerah.

Demikian hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya, Hedi Setiadi kepada Koropak, selepas mengikuti rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya, dengan panitia khusus (Pansus) pembahas LKPJ DPRD Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (27/5/2020).

"Insyaallah di hari jadi Kota Tasikmalaya tahun 2021, kita akan melaksanakan launching MPP, itu pun jika anggarannya terpenuhi kemudian situasi dan kondisinya juga sudah normal kembali," kata Hedi.

Ditambahkan, pada tahun 2020 ini beberapa kegiatan yang berkaitan dengan MPP, sebagian masih bisa dilaksanakan. Di antaranya rehabilitasi bangunan dan interior, sedangkan untuk sisanya akan dilakukan di tahun 2021.

"Memang berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi saat ini saja yang pada akhirnya Mal Pelayanan Publik menjadi tertunda. Kemudian mengenai masalah investasi di tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian LKPJ Walikota Tahun 2019, terdapat peningkatan nilai investasi yang cukup besar," ucapnya.

 

Koropak.co.id - Imbas Covid-19, Launching Mall Pelayanan Publik Tertunda

 

 

Hedi menuturkan, MPP itu tidak boleh terhenti meskipun Online Single Submission (OSS) belum berjalan secara keseluruhan. Namun untuk kegiatan yang bisa dilaksanakan akan tetap dikerjakan dengan sistem yang ada di pemerintah kota, yaitu dengan Sistem Pengelolaan Perizinan Tasikmalaya (Sipentas).

"Jadi secara umum, pelayanan perizinan masih tetap berjalan dan bisa dilaksanakan. Mengenai sinkronisasi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Walikota (Perwalkot) dalam rangka mempermudah regulasi, juga inventarisasi tindak lanjut PP Nomor 24 berupa Peraturan Menteri masing-masing sektor yang berisikan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), harus tetap berjalan," ujarnya.

Lebih jauh Hedi mengatakan, saat ini terdapat NSPK baru di perbantuan menteri masing-masing sektor, maka pemerintah daerah tinggal menyesuaikan relevansi Perwalkot atau Perda.

"Jika masih relevan, maka masih bisa dipakai dan jika tidak, berarti harus direvisi. Saat ini, regulasi sedang diinventarisir di masing-masings dinas sesuai sektornya," katanya.*

 

Baca : Pemkot Tasikmalaya Harusnya Perkuat Regulasi Perizinan


Berita Terkait